Roadmap Perbankan RI: Berlomba Menuju 'AI-First' Bank

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan lalu merilis Roadmap (peta jalan) Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025, yang mengatur soal digitalisasi. Ke mana arah pengembangan bank digital yang ideal di Tanah Air? Berikut ini ulasannya.

Dalam peluncuran peta jalan tersebut, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat mengonfirmasi bahwa pandemi telah mendorong transaksi dan layanan keuangan secara digital dan virtual di Indonesia.

Perkembangan tersebut mendorong otoritas pengawas keuangan tersebut untuk mempercepat transformasi digitalisasi perbankan Indonesia, menempatkannya sebagai prioritas terpenting kedua yang harus dijalankan dalam peta pengembangan industri.

"Kondisi ini menuntut adanya transformasi struktural, antara lain melalui akselerasi layanan digital. Dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperkuat oleh bank, baik jangka pendek, melakukan konsolidasi atau jangka panjang transformasi struktural," tutur Teguh dalam rilis roadmap tersebut pada Kamis (18/2/2021).

Sumber: OJK

Roadmap tersebut, lanjut dia, akan menjadi pijakan pengembangan ekosistem perbankan, serta memberikan arah mengatasi tantangan perbankan ke depan sehingga bisa berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Digitalisasi memang tren yang tak terelakkan, yang mendapat momentum akselerasinya saat pandemi. Hal ini terkuak dalam riset firma konsultan keuangan EY (Ernst & Young) Global berjudul "How Covid-19 Has Sped-up Digitization for The Banking Sector" di Eropa.

"Poin kuncinya adalah 16% konsumen Eropa berharap bank akan berubah dalam jangka panjang akibat Covid-19. Ada kesenjangan generasi juga. Mereka yang di atas 55 tahun paling sulit berubah, dengan hanya 17% siap ber-online banking 1-2 tahun ke depan, sementara 28% dari mereka yang di bawah 35 tahun siap," tuturnya dalam laporan yang dirilis 3 November 2020.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyebutkan pihaknya selaku regulator mencatat bahwa pandemi Covid telah merevolusi ekspektasi publik akan layanan digital menuju ekosistem virtual. Perubahan ini memaksa bankir untuk segera berubah, jika tidak ingin terlindas oleh perubahan.

"RP2I berisi kebijakan jangka pendek dan struktural. Ada empat pilar, pertama yang jadi sangat penting penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Kedua, akselerasi digital perbankan. Ini jadi sangat penting, sehingga perlu didukung perbankan kita, bukan keharusan lagi tapi keniscayaan kalau perbankan tidak mau ditinggal nasabah," tuturnya.

Untuk itu, OJK berencana merilis Peraturan OJK khusus yang mengatur detil kebijakan bank digital, termasuk mengenai pendirian bank murni digital serta transformasi bank yang ada menjadi bank digital murni. Aturan tersebut direncanakan terbit pada pertengahan tahun ini.