Kebijakan DP Nol Rupiah Properti Sudah Cukup?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat properti Panangian Simanungkalit menilai stimulus yang diberikan untuk mendorong permintaan sektor properti masih kurang, terutama dari sisi kebijakan fiskal.

Menurut dia, untuk menggenjot sektor properti terutama KPR agar lebih menggeliat, perlu dilakukan sinergi kebijakan moneter dan juga fiskal. Misalnya moneter dari BI memperbolehkan DP 0% dan fiskal dari pemerintah merilis insentif pajak.

Salah satunya dari sisi fiskal adalah pengurangan pajak balik atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembelian KPR.

"Misalnya supaya pajak pengalihan namanya berkurang," ujarnya dalam program Profit CNBC Indonesia yang dikutip Minggu (21/2/2021).

Menurut Panangian, potongan BPHTB bisa diberikan hingga 50%. Misalnya saat ini pajak BPHTB sebesar 5% dipotong menjadi 2,5%.

Sebab, dia menilai bahwa yang perlu diberikan dukungan saat ini tidak hanya dari sisi konsumen tapi juga pengembang. Oleh karenanya, peran pemerintah sangat dibutuhkan di sektor properti.

"Dengan adanya DP 0%, ini akan memberikan angin segar. Kemudian adanya pemotongan BPHTB tadi saya katakan 50% misalnya 5% jadi 2,5%, adanya subsidi dari sisi suplai kredit konstruksi diturunkan," jelasnya.

Selain itu, Panangian juga berharap pemerintah bisa mensubsidi selisih bunga kredit saat ini. Misalnya bunga kredit saat ini 10% diturunkan menjadi 7% dan 3% nya disubsidi.

Baca: Ada Kebijakan DP Nol Rupiah, 'Jualan' Mobil Laris Manis?

"Yang paling penting dari sisi untuk mendorong daya beli masyarakat adalah bagaimana mensubsidi selisih bunga, karena bunganya ini terlalu tinggi. Jadi misalnya suku bunga 10% dibikin jadi 7% dan 3% dibiayai pemerintah untuk kelas di bawah Rp 500 juta ke bawah," tegasnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, kebijakan terbaru perihal DP nol rupiah untuk sektor properti bisa meningkatkan permintaan.

"Untuk properti ketika DP 0% kita lihat akan ada peningkatan permintaan, karena bisa jadi untuk investasi jangka panjang," ujarnya dalam program Profit CNBC Indonesia yang dikutip Minggu (21/2/2021).

Sedangkan, untuk sektor otomotif dinilai kurang signifikan. Sebab, perbankan tidak akan dengan mudah memberikan DP 0% bagi kendaraan bermotor.

Kenapa? Karena belum ditemukan bagaimana pengawasan yang tepat untuk mengurangi resiko.

"Karena sangat mudah banget sekarang masyarakat membeli mobil tapi pengawasannya seperti apa. Nah itu yang tadi manajemen kehati-hatian nya yang harus dijaga. Nah itulah yang kita inginkan caranya seperti apa," ujar Nailul.

"Mobil ini kan mobilitasnya tinggi ya, bukan seperti rumah yang ajek. Kita bisa aja beli mobil di Jakarta terus di arikan ke Lampung atau provinsi mana yang jauh. Sehingga dari sisi pengawasannya yang susah," lanjutnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sepi Abis! Penjualan Rumah Makin Lambat