Ribuan Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Pemerintah Siap?

Jakarta, CNBC Indonesia - Vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri yang dijalankan swasta direncanakan akan dimulai bulan depan. Program yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga tengah mencatat berapa perusahaan yang bersedia mengeluarkan kocek lebih untuk mendapatkan akses vaksin.

Sebelumnya dijelaskan dari pihak pengusaha bahwa hanya perusahaan yang mampu dan memiliki arus kas baik yang diperbolehkan untuk bisa melakukan. Tapi hingga hari ini masih harus menunggu aturan resmi dari otoritas vaksin terkait kriteria perusahaan dan mekanisme agar tidak rancu dengan vaksinasi gratis dari pemerintah saat ini.

Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin, mengatakan Kadin sudah menghimpun data perusahaan yang bersedia melakukan vaksinasi mandiri. Saat ini ribuan perusahaan disebut sudah mendaftar vaksinasi mandiri ini.

"Sudah 5.300 perusahaan lebih yang mendaftar," katanya dalam pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Kamis (18/2/2021).

Rencananya, menurutnya vaksinasi mandiri ini bisa dilakukan mulai bulan depan.

"Maret ini," imbuhnya.

Baca: Pemerintah Pastikan Sudah Amankan 420 Juta Vaksin Covid-19

Namun sayangnya, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, revisi Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, belum mengatur mengenai vaksinasi mandiri.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa khusus vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

"Khusus vaksin gotong royong mandiri, akan ada Permenkes khusus. Sekarang proses finalisasi. Mudah-mudahan menjawab mengenai di dalamnya. Harga kita akan atur, sehingga angka tak kemana-mana dan membuat orang jadi bertanya-tanya," katanya.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menjelaskan vaksinasi mandiri bisa positif untuk mempercepat program vaksinasi, tapi langkah ini tidak mudah, mengingat ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari sumber vaksin yang terbatas, proses distribusi hingga harga vaksin.

"Harus dilihat juga efikasinya, jangan nanti ada kecemburuan jika yang swasta ternyata lebih baik. Paling ideal memang harus pemerintah dulu, swasta nanti dulu," katanya dalam program Profit CNBC Indonesia, Rabu (17/2/2021).

Walaupun jika swasta bisa mendapatkan akses vaksin, perlu diperhatikan pengawasannya. Menurutnya, jangan sampai karyawan itu juga diwajibkan harus membayar vaksin, sementara ada vaksinasi gratis dari pemerintah. Selain itu, jangan sampai ada penyelewengan kuota vaksin jika ada perusahaan mendapatkan dosis yang banyak.

"Jangan sampai ada perusahaan yang tadinya bergerak di bidang apa, dapat kuota vaksin banyak, nanti unit usahanya berubah jadi kesehatan," imbuhnya.

Baca: Soal Vaksinasi Mandiri, Ini 5 Rekomendasi KPK

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ledakan PHK di RI: 6 Juta Orang Mendadak Jadi Pengangguran