Kemiskinan Tertinggi, Kok Dana Otsus Aceh Malah Mandek?

Jakarta, CNBC Indonesia - Tak ada yang menyangka status daerah istimewa yang dimiliki Aceh bisa melepaskan wilayah ini dari situasi kelam. Kini, Aceh berstatus sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan di rakyat Tanah Serambi Mekah tercatat 15,43% pada September 2021. Angka tersebut naik dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu 15,01%.

Situasi ini, masih menurut data otoritas statistik, bahkan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Sejak 2005, Aceh masih bersatus sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di tanah Sumatera.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir dukungan pemerintah pusat untuk Aceh tidak tanggung-tanggung. Mulai dari dana otonomi khusus (otsus), dana desa hingga transfer ke daerah.

Baca: Bersatus 'Terkismin' di Sumatera, Ini Pembelaan Pemprov Aceh

Khusus dana otsus, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh T. Ahmad Dadek mengakui masih ada sisa kelebihan anggaran yang cukup besar.

"Ada beberapa kegiatan yang kita rencanakan [dari dana otsus]. Kami sudah tempatkan Rp 1,5 triliun," kata Dadek saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Kamis (18/2/2021).

Dadek mengatakan, pemerintah daerah memutuskan untuk tidak menggunakan sementara dana otsus. Pasalnya, pemerintah daerah tak ingin program daerah bertabrakan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah menggelontorkan bantuan sosial.

"Kami tidak ingin beradu dengan pusat," kata Dadek.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sebelumnya pernah mempertanyakan penggunaan dana otsus maupun alokasi belanja daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Aceh.

"Kita tahu Aceh mendapatkan dana otonomi khusus yang tidak sedikit yang itu juga diiringi oleh provinsi yang lain," kata Jokowi.

Baca: Aceh Jadi Provinsi Termiskin, Pemprov Salahkan Pandemi Covid!

Berdasarkan data yang diterima Jokowi, dana otonomi khusus yang diterima Aceh sebesar Rp 8 triliun. Angka tersebut belum termasuk alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Aceh yang mencapai Rp 9 triliun.

"Berarti Rp 17 triliun dan tentu saja APBD di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting sekali," katanya.

"Uang Rp 17 triliun itu uang yang sangat gede sekali plus APBD yang ada di Kabupaten dan Kota. Tetapi bagaimana tata kelolanya? apakah APBD itu tepat sasaran? Bermanfaat untuk rakyat? Itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya," tegas Jokowi.

Baca: Aceh Daerah Istimewa yang Masuk Provinsi Miskin RI

Jokowi mengaku siap turun mendampingi untuk mengawal penggunaan dana-dana tersebut bagi masyarakat luas. Terutama, untuk upaya-upaya mengentaskan kemiskinan maupun program prioritas lainnya.

"Jangan ngomong ya nanti kita beri asistensi; kemudian di bawah tidak mau, di birokrasinya. Jadi saya titip kepada seluruh bupati, walikota dan gubernur gunakan fokus gunakan secara fokus, berikan prioritas hal yang sangat penting," jelasnya.

"Saya harus sampaikan apa adanya, 14% angka kemiskinan itu besar. Selesaikan dulu masalah ini, berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14% itu lewat program-program yang di desain agar pengentasan kemiskinan segera diselesaikan," kata Jokowi.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bersatus 'Terkismin' di Sumatera, Ini Pembelaan Pemprov Aceh