Proyek Masuk Tol Tanpa Buka Kaca Kena Gugatan, Ini Ceritanya!

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
11 February 2021 18:40
Petugas mengatur arus lalu lintas di depan pintu tol Rawamangun, Jakarta, Rabu (1/8). Tak hanya memberlakukan perluasan ganjil genap terkait Asian Games 2018, pihak kepolisian bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta menutup sejumlah pintu tol dalam kota. Penutupan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), diterapkan di sejumlah pintu tol dekat venue Asian Games 2018. Rekayasa tersebut, demi kelancaran transportasi penyelenggaraan Asian Games 2018. Mengingat, waktu tempuh perjalanan atlet dari wisma atlet menuju venue ditetapkan hanya 30 menit.
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digugat sekelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo). Terkait proyek sistem transaksi tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang dimenangkan perusahaan Hungaria. Sistem MLFF membuat pengendara tak perlu membuka kaca pintu saat masuk gerbang tol.

Ketua Umum Forkorindo Tohom Sinaga mengatakan surat penetapan persetujuan perusahaan Roatex Ltd. Zrt., sebagai badan usaha pemrakarsa pengadaan infrastruktur pemungutan tol non tunai nir sentuh berbasis multi lane free flow di Indonesia tidak sah. Dia melihat ada kejanggalan dalam penetapan perusahaan Hungaria itu.

"Setelah kita lihat proyek ini, kita anggap penetapan perusahaan Hungaria ada kejanggalan. Pertama Kementerian PUPR belum meminta rekomendasi dari Bappenas, mereka tidak diikuti sertakan dalam proyek ini begitu juga instansi terkait lainnya seperti Kemenhub dan Kepolisian," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/2/2021).

Tohom menjelaskan hal ini terkait dengan aturan persoalan hukum terkait tindak pidana pelanggar pengguna tol nantinya. Dia juga mempertanyakan perihal mundurnya Jasa Marga Toll Road Operator mundur dari proyek ini.

"Ada apa kok mundur dasarnya apa, karena mundurnya dalam perjalanan proses yang berjalan dan hampir final Jasa Marga mundur. kalau melihat karena dananya kecil atau program tidak bisa ini butuh dijelaskan, kenapa jasa marga mundur. saya surati alasan mundur tender ini," katanya. Pihaknya juga sudah menyurati kementerian terkait namun belum mendapat jawaban.

Selain itu dia mempertanyakan apakah teknologi ini dapat menguntungkan Indonesia. Sehingga perlu pembuktian dari pihak pengelola.

"Perlu ada uji apakah benar itu menguntungkan negara kita kedua lihat kelayakan teknologi pernah di negara mana lagi, atau di negara nya? apa saja keuntungannya? Ini belum teruji," katanya.

Asal tahu saja, empat perusahaan yang lolos hasil prakualifikasi pelelangan sistem transaksi tol yakni PT Jasa Marga Toll Road Operator, Konsorsium PT Citra Marga Nusaphala, Konsorsium PT Nusantara Telematics System (Rusia), dan Roatex Ltd Zrt (Hungaria). Dalam perjalanan akhirnya Roatex memenangi lelang sistem transaksi tol ini senilai Rp 6,45 triliun dengan konsesi 10 tahun.

Dikonfirmasi kepada Badan Pengatur Jalan Tol dan Kementerian PUPR  masih membutuhkan waktu untuk mengkaji gugatan ini.

"Kami pelajari dulu ya," kata Sub Koordinator Hubungan Media Bagian Humas Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Wibisono kepada CNBC Indonesia.

Dalam rilis resmi, Roatex Ltd telah mempersiapkan proyek ini dalam waktu dua tahun terakhir. Tahap pertama pertama proyek akan memakan waktu 1 tahun untuk diselesaikan, setelah perjanjian konsesi diberlakukan.

"Dengan konsesi yang berjalan selama 10 tahun Roatex Ltd menyediakan layanan manajemen dan operasi yang diperlukan," Katanya.

Dalam akun Twitternya Duta Besar Hungaria Judith Pach mengatakan proyek sistem transaksi tol nir sentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) adalah milestone penting hubungan antara Hungaria dan Indonesia.

"Saya sangat bangga atas persiapan yang panjang. Hungaria sudah bisa berkontribusi ke pengembangan Infrastruktur Indonesia ," tulisnya dalam Twitter, (27/1/2021).

Kerjasama antara kedua negara di sektor ini dimulai empat tahun lalu pada 2017. Ketika pemerintah Hungaria menawarkan untuk melakukan studi kelayakan awal proyek MLFF.

Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, gugatan itu didaftarkan Rabu 10 Februari 2021 dengan nomor perkara 37/G/2021/PTUN.JKT. Adapun, Cengly Malau Ginting sebagai kuasa hukum penggugat dari Forkorindo


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sebentar Lagi! Masuk Tol Ini Tak Perlu Lagi Buka Kaca Mobil

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular