Walau Pandemi Covid-19, Gas Terus Pemindahan Ibu Kota!

Suharso mengatakan pihaknya sudah melakukan perhitungan agar pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak menggunakan dana dari APBN. Caranya dengan menawarkan skema perjanjian Build Lease and Transfer kepada swasta, untuk pembangunan sarana perumahan dan perkantoran.

Build Lease and Transfer merupakan bentuk perjanjian kerjasama pemerintah swasta dimana Badan Usaha Swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya.

Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah dalam bentuk sewa sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir Perjanjian Kerjasama, fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan kepada Pemerintah.

"Sarana perumahan dan perkantoran, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar ratusan triliun dan pemerintah cukup sewa saja, baik rumah dan kantor kepada para investor swasta," jelas Suharso dalam konferensi pers, Selasa (9/2/2021).

Dalam estimasi Bappenas, arus kas pemerintah untuk biaya perumahan ASN, TNI, dan Polri, yakni dengan menawarkan skema build lease and transfer dalam skenario 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Di mana jumlah biaya absolut untuk perumahan mencapai Rp 916 triliun dan jumlah biaya atau nilai saat ini (NPV) mencapai Rp 292 triliun.

Sementara, jumlah biaya absolut untuk perkantoran diperkirakan mencapai Rp 124 triliun dan jumlah biaya atau nilai saat ini (NPV) mencapai Rp 39 triliun.

Selain ditawarkan melalui skema Build Lease Transfer kepada swasta untuk perumahan dan perkantoran, Bappenas juga membuka peluang untuk menawarkan sejumlah proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur kepada investor dalam negeri dan luar negeri.

Nantinya investor bisa masuk melalui Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata berbagai investor dalam negeri yang sudah tertarik untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN. Bahkan investor asing pun sudah banyak melirik.

"Sebenarnya sebelum Covid-19 pun yang dari luar negeri sudah banyak, tapi mereka melihat ini akan dimulai setelah semua (wabah Covid-19) terkontrol," jelas Rudy dalam konferensi pers, Selasa (9/2/2021).

"Apakah mungkin dengan SWF? Dimungkinkan. Kita lihat mekanisme-mekanismenya, kita lihat kegiatannya seperti apa, itu bisa didalami lebih lanjut," kata Rudy melanjutkan.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, kata Rudy membutuhkan dana mencapai Rp 500 triliun hingga 2024. Dengan adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan perumahan dan perkantoran, tentu akan mengurangi beban APBN.

"Kalau secara keseluruhan, sampai 2024 diperkirakan hampir sekitar Rp 500 triliun. Itu investasi yang bisa dilakukan atau bisa ditawarkan ke swasta ataupun jadi kewajiban pemerintah," ungkapnya.

Perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang bisa mencapai Rp 500 triliun, diketahui lebih besar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun.

Secara rinci, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun.

Ada dua hal yang mendasari pemerintah untuk mengembangkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI ke Kabupaten Penajam Paser Utara & Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur ini.

Pertama, terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan Luar Jawa.

Kedua, Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.

(dru)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All