
Awas! Usai Kedelai & Daging, Bawang Putih Bisa Bikin Pusing

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, sudah ada dua komoditas yang bermasalah stoknya di pasar, yakni kedelai dan daging sapi. Namun, komoditas lain seperti bawang putih juga berisiko mengalami hal yang sama.
Kementerian Pertanian sudah mengingatkan bahwa stok pangan hingga tiga bulan ke depan memang masih cukup, namun ketika memasuki April atau bulan Ramadhan sudah mulai kekurangan jika tidak ada tambahan stok, yakni impor dari China.
"Importasi perlu waktu sekitar 24 hari, jadi kita bisa hitung, kalau April mulai menipis, awal Maret mestinya SPI (surat persetujuan impor) sudah terbit, jadi kalau awal maret SPI terbit, orang bisa realiasi, tambah 20-24 hari akhir, di April sudah importasi atau memasukkan bawang putih," kata Ketua II Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino, Jumat (22/1).
Importir perlu mengurus berbagai dokumen terkait mulai saat ini, yakni pengajuan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) ke Kementerian Pertanian serta SPI ke Kementerian Perdagangan. Prosesnya, mendapat RIPH di awal lalu mengajukan SPI.
"Januari-Februari SPI nggak terbit, RIPH baru ajukan Januari-Februari, memang kalau RIPH ajukan, SPI belum ada yang mengajukan," sebut Valentino.
Meski pengajuan SPI belum bisa di dua bulan awal, untungnya sudah banyak yang merealisasikan SPI tahun lalu pada akhir Desember 2020. Pengiriman ini yang membuat stok dalam negeri cukup untuk awal tahun.
"Batas akhir dari China paling lambat kapal berangkat 31 Desember, banyak yang realisasi atau carry over dari pelaku usaha, makanya suplai bawang putih masih sangat stabil, harganya ngga tinggi, untuk ritel Rp 17,5 ribu/Kg untuk bawang putih biasa, jadi supply masih banyak," katanya.
Namun, stok aman itu bertahan hingga tiga bulan ke depan. Apalagi kebutuhan dalam negeri juga besar, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto menyebut kebutuhan bawang putih dalam negeri tahun ini mencapai 532 ribu ton.
"Sekarang masih ada stok yang tercatat di kami dengan Badan Ketahanan pangan ada 134 ribu ton di Desember 2020, di Januari tersedia 85 ribu ton, Februari 42 ribu ton namun Maret, April sudah alami (kekurangan)," kata Prihasto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (19/1/21).
Mengeluh Soal Izin Impor
Pelaku usaha bawang putih meminta adanya perlakuan setara dalam pengajuan importasi. Valentino menilai ada perlakuan tidak sama dari Kementerian Perdagangan yang mengurus izin ini beberapa waktu lalu.
Perlakuan berbeda itu dalam hal pemberian kuota dan waktu pemberian izin impor, yakni dalam urusan surat persetujuan impor (SPI), ada importir yang mendapatkan kuota besar, ada juga yang sangat kecil.
"Secara aturan ketika pelaku usaha mendapat RIPH (rekomendasi impor produk hortikultura) dari Kementerian Pertanian, maka SPI ngga lama, makanya cuma 2 hari keluar. Kenyataannya di 2020, SPI ada yang sampai 6 bulan ngga keluar, 7-8 bulan baru keluar. Namun ada juga pelaku usaha yang cepat keluar SPInya," kata Valentino.
Aturan tersebut ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, di pasal 9 tertulis Direktur menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Namun, itu tidak terjadi, begitu pun dalam hal kuota.
"Ada pelaku usaha yang volume pengajuannya nggak dipotong, ada yang dipotong sampai 60%, 70%, 90%. Bahkan ada yang lebih dari 90%. Ini nggak fair, keadilan yang jadi perhatian kita," sebut Valentino.
Setiap tahun, importir mengajukan sampai volume 700-800 ribu ton bawang putih, namun kebutuhan dalam negeri ada di sekitar 530 ribu ton. Artinya, memang akan ada yang terpotong. Namun, Valentino meminta adanya perlakuan sama, pemotongan tidak timpang antara tiap importir. Ia berharap itu tidak berlanjut di era Menteri Perdagangan M. Lutfi.
"Kemarin rapat dengan pihak Kemendag, Pak Menteri sudah sampaikan kita nggak nolak dipotong, dari Menteri-Menteri sebelumnya memang ada yang dipotong, tapi ada yang dipotong kecil, ada yang gede sekali. Rapat kemarin Selasa malam, bersama Pak Menteri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Sekjen dan beberapa Direktur Kemendag," sebutnya.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Skenario Darurat, Ada Apa dengan Stok Kedelai?