Badan Pengembangan Surabaya-Madura Bubar, Ini Updatenya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan laporan pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS) dalam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (21/1/2021).

Pembubaran BPWS dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 112 Tahun 2020 yang mengatur pendanaan, pegawai, aset dan arsip yang dikelola dialihkan ke Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh Kementerian PAN- RB.

"Langkah pengalihan BPWS ke Kementerian PUPR ditargetkan selesai pada Juni 2021, lebih awal dari mandat Perpres di November 2021," katanya, Kamis (21/1).

Adapun pengalihan aset senilai Rp 1,2 triliun berupa tanah, bangunan, mesin, dan aset tak berwujud alihkan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (FS Dermaga). Selama masa transisi Kementerian PUPR dan Kemenhub ditugaskan untuk melakukan pengamanan aset.

Pilihan Redaksi Jokowi Bubarkan 10 Lembaga, Negara Bisa Hemat Ratusan Miliar!

Sementara pengalihan sumber daya manusia, total karyawan BPWS 152 orang yang terdiri dari 10 orang PNS dan 142 non-PNS, beberapa juga akan dialihkan. Untuk 10 orang dengan status PNS akan dialihkan ke balai PUPR di Jawa Timur. Sementara 142 orang non-pns akan diberikan kesempatan pertama untuk mengikuti assessment sebagai pegawai Non-PNS.

Dalam laporannya, Basuki juga menjelaskan dari total DIPA BPWS TA 2021 sebesar Rp 156,3 Miliar untuk dukungan Manajemen Rp 28 miliar dan Rp 128,3 M untuk pengembangan kawasan strategis. Satuan kerja BPWS saat ini juga akan membiayai kebutuhan operasional gaji, belanja barang operasional/non operasional, sampai selesainya proses pengalihan aset.

BPWS satu dari sekian badan atau lembaga yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Setelah bubar, fungsi BPWS dikembalikan ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, antara lain pendanaan, pegawai, aset, dan arsipnya.

Realisasi Anggaran PUPR

Dari total anggaran Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp 103,78 triliun, realisasi anggaran sebesar 93% (Rp 97,4 triliun) dengan realisasi fisik sebesar 94,9%. Sementara anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 6,3 triliun dari dana blokir, sisa lelang, serta kegiatan PHLN dan SBSN.

Sementara alokasi anggaran TA 2021 sebesar Rp 149,8 triliun, terdiri dari belanja modal Rp 97,3 triliun, belanja barang Rp 49,5 triliun, dan belanja pegawai Rp 2,9 triliun.

"Hingga saat ini realisasi anggaran TA 2021 sebesar Rp 5,1 triliun dan progress fisik 6,17%. Rencana realisasi pada akhir Januari ini sebesar Rp 14 triliun, akhir kuartal I Rp 29,9 triliun," katanya.

Sementara rencana kontrak paket tender seleksi dini 2021 (Desember 2020-Maret 2021) sebanyak 4.694 paket dari total paket 5.426 paket senilai Rp 58,1 triliun.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jurus Pangkas Sri Mulyani, Anggaran BKPM-Kemendag Kena Potong