Sri Mulyani, Vaksinasi Covid-19, dan Hantu Krisis Moral

Jakarta, CNBC Indonesia - Vaksinasi Covid-19 sudah dimulai pertama kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu atau tepatnya Rabu (13/1/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pernyataan dari Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia atu WHO, vaksinasi Covid-19 bisa menjadi krisis moral dunia.

Kendati demikian, Indonesia dinilai sebagai negara beruntung, karena bisa memiliki vaksin dan bisa diberikan secara gratis. Pasalnya, saat ini banyak negara miskin yang belum bisa memastikan kapan negaranya akan melakukan program vaksinasi.

"Pimpinan WHO menyampaikan masalah vaksin bisa menjadi persoalan di mana negara miskin ini tidak akan bisa mendapatkan. Mereka menyampaikan dengan kata yang cukup tajam bahwa vaksinasi itu bisa menjadi krisis moral dunia," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (19/1/2021).

"Jadi kita beruntung telah bisa mengamankan suatu jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk Indonesia, bisa mendapatkan apa yang disebut herd immunity," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 ini menjadi tantangan dunia karena jika ada negara yang tidak melakukan vaksinasi maka penyebaran virus tidak akan bisa dihentikan. Jika demikian, maka proses pemulihan ekonomi akan semakin lama berlangsungnya.

"Kalau selama di dunia ini belum bisa tuntas akan selalu terjadi kemungkinan penularan, ini menjadi tantangan dunia bersama," tuturnya.

Halaman Selanjutnya >> Respons Sri Mulyani untuk Vaksinasi Covid Mandiri

Pemerintah, kata Sri Mulyani saat ini masih mempertimbangkan keinginan korporasi yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Saat ini koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani untuk menjawab pertanyaan anggota Komite IV DPD RI Sukiryanto yang mempertanyakan apakah pemerintah akan memberikan izin perusahaan melakukan vaksinasi dengan anggaran sendiri.

"Terkait hal tersebut kita akan terus pertimbangkan," jawabnya dalam rapat kerja, Selasa (19/1/2021).

Bahkan, Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan mandat kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kebijakan yang tepat akan usulan pengusaha kelas kakap tersebut.

Di mana, usulan tersebut pertama kali disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Sebelumnya, Budi pun mengatakan tidak masalah dengan rencana pengusaha untuk melakukan vaksinasi mandiri untuk pegawainya. Hanya saja, dia menekankan bahwa ini harus dilakukan dengan baik. Sebab, jangan sampai ada anggapan yang salah di masyarakat yang mendapatkan vaksin diutamakan untuk orang kaya.

"Jangan sampai vaksinasi ini dimafiabencanakan. itu kita hati-hati. Itu kita lagi pikirkan caranya," kata Budi melalui webinar Sabtu (16/1/2021).

Meski memberikan sinyal baik akan rencana vaksinasi mandiri, Sri Mulyani dan Budi menekankan semua masyarakat yang memenuhi syarat akan mendapatkan vaksin secara gratis. Stok vaksin yang disediakan oleh pemerintah pun mencukupi jumlah masyarakat Indonesia.

Hanya saja vaksinasi tidak bisa dilakukan secara serentak, dan bertahap. Di mana tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan diminta bersabar.

Halaman Selanjutnya >> Tak Hanya Andalkan Pusat

Menteri Keuangan meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) ikut dalam program vaksinasi Covid-19. Ia berharap Pemda tidak hanya mengandalkan Pemerintah Pusat untuk program tersebut.

Menurutnya, untuk program vaksinasi gratis ini, Pemerintah Pusat akan menyediakan obat, vaksin hingga peralatan kesehatan. Sedangkan Pemda diharapkan bisa membantu proses distribusi vaksinnya di lapangan.

"Kita tetap meminta, jangan sampai Pemda mengandalkan total keseluruhan effort dan resources dari pusat. Namun bersama-sama dengan pemerintah pusat karena ini akan pasti jauh lebih baik dampaknya dan hasilnya," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021).

Bendahara negara menjelaskan, Kementerian Keuangan pada tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 637 miliar untuk pengadaan vaksin.

Sedangkan untuk tahun 2021 ini, program pengadaan vaksin diperkirakan akan mencapai Rp 73 triliun hingga Rp 74 triliun.

Namun, meski anggaran cukup besar, tapi ia menilai peran Pemda masih sangat dibutuhkan terutama melalui anggaran APBD nya.

"Karena anggaran yang sangat besar, meskipun kita telah mengalokasikan untuk APBN 2021, kita jelas meminta daerah untuk turut serta di dalam menangani program vaksinasi," jelasnya.

Adapun keterlibatan Pemda dalam proses distribusi vaksin juga diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan ini dijelaskan penyediaan obat vaksin dan alat kesehatan dan suplemen kesehatan program nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sementara dukungan pemerintah daerah adalah menyukseskan program vaksinasi melalui distribusi dan penanganan vaksin di setiap provinsi dan Puskesmas serta operasionalisasi vaksin di lapangan.

Baca: Ini Kebijakan Vaksin Covid yang Bikin Bencana Besar Versi WHO

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Vaksinasi Covid Awal November: Pas di Ujung Napas Pengusaha!