Ancam Mau Mogok, Pedagang Daging Sapi Merapat ke Kemendag

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
19 January 2021 14:15
Suasana Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin 15/6.  Untuk mencegah masifnya penyebaran Covid-19 di pasar-pasar tradisional Jakarta, PD Pasar Jaya mengambil beberapa kebijakan diantaranya menutup pasar dan menerapkan aturan ganjil-genap. Salah satunya di pasar Perumnas Klender. Aturan pasar ganjil genap mulai berlaku hari ini. Praktik ganjil-genap di pasar itu  berlaku sesuai dengan nomor kios. Apabila tanggal genap, maka kios yang buka hanya bernomor genap, begitu sebaliknya. Terlihat sejumlah pedagang mentaati aturan wajib menggunakan face shield dan masker ketika berjualan.  Untuk pembeli wajib mengenakan masker. Pasar hanya beroperasi sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Salah satu pedagang kios baju anak dan muslim Guswandi mengatakan adanya peraturan ini membuat  penghasilan berkurang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tingginya harga daging sapi di pasar sejak awal tahun membuat pedagang gerah. Pedagang daging di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dikabarkan berencana melancarkan aksi mogok jualan mulai besok, Rabu (20/1) sampai tiga hari ke depan.

Ketua Asosiasi pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi bergegas ke kantor Kemendag. Ia memang tak menjawab konfirmasi soal kabar rencana aksi mogok.

"Saya sedang di ruang meeting ini dengan Kemendag, nanti saja ya," katanya kepada CNBC Indonesia ketika dikonfirmasi rencana mogok jualan padagang daging mulai besok, Selasa (19/1/21)


Ia irit berbicara mengenai rencana tersebut, termasuk soal kedatangannya ke Kemendag mengenai aksi mogok jualan. Ia menyebut akan menjelaskan sore ini.

"Jam 4 aja nanti," katanya.

Kejadian mogok jualan bukan hanya kali ini terjadi, yakni mengulang apa yang terjadi pada pengrajin tempe yang mogok produksi karena tingginya harga kedelai.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengungkapkan soal kabar rencana mogok pedagang daging sapu. Ia menyatakan telah mendapat tembusan surat edaran Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) bernomor 08/A/DPD-APDI/I/2021 yang memuat rencana mogok jualan daging sapi.

"Tembusan suratnya sudah dikirimkan, hasil rapat internal mereka memutuskan untuk menutup dagangan, tidak berjualan, tiga hari di Jabodetabek," katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (19/1).

Ia mengatakan para pedagang di bawah bendera APDI juga berencana menutup aktivitas pemotongan sapi hidup di Rumah Potong Hewan (RPH). Begitu juga dengan aktivitas perdagangan daging beku di distributor.

"Jadi, nanti kalau pembeli datang (ke pasar), itu mereka tidak ada sama sekali. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, di RPH-nya juga disetop," katanya.

Ia mengungkapkan IKAPPI sebenarnya menghargai keputusan para pedagang daging sapi. Sebab, aksi mogok ini merupakan langkah konkret mereka untuk memprotes langsung pemerintah karena harga daging sapi naik tinggi sejak awal tahun.

Menurut catatannya, harga daging sapi murni berada di atas Rp 120 ribu per kilogram (kg) dalam beberapa hari terakhir. Padahal, biasanya harga cuma di kisaran Rp 110 ribu sampai Rp 114 ribu per kg.

Begitu juga dengan harga daging sapi bagian paha belakang yang normalnya hanya sedikit di atas Rp100 ribu per kg. Tapi, beberapa hari sempat memuncak ke Rp126 ribu per kg.

Namun, Abdullah mengaku belum mendapat laporan di lapangan mengenai situasi terkini di sejumlah pasar di Jabodetabek, apakah benar pedagang daging sapi sudah benar-benar memulai aksi mogoknya pada hari ini.

Ia khawatir hal ini justru menimbulkan kelangkaan di masyarakat, khususnya para langganan. Meski kabar lain menyebut bahwa rencana mogok ini sudah disampaikan pedagang daging sapi ke para langganan mereka.

"Tapi kan ada tanggung jawab ke masyarakat, konsumen, langganan, warung rumahan," imbuhnya.

Abdullah meminta pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan segera ambil sikap dan mendengar 'jeritan' para pedagang daging sapi. Ia juga mengkritik pemerintah yang dianggap semakin kurang berkomunikasi dengan pedagang.

Hal ini, katanya, terjadi sejak Kabinet Indonesia Maju terbentuk. Padahal, menteri perdagangan di era Kabinet Kerja masih rajin mendengar keluhan dan mengadakan rapat koordinasi dengan para pedagang.

"Ini dari era Pak Agus sampai Pak Lutfi juga begitu, tidak ada rapat koordinasi dengan pedagang untuk bicarakan soal harga, distribusi, perdagangan dalam negeri. Jadi, coba segera buat komunikasi, kasihan pedagang dan masyarakat nanti," katanya.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading