Pak Basuki, Tahun Ini Jokowi Mau Infrastruktur Dikebut!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan 'ultimatum' kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mempercepat tender pengadaan paket proyek dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat menghadiri penandatanganan kontrak paket tender/seleksi dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).

Berdasarkan catatan Jokowi hingga 15 Januari 2021, ada 209 paket senilai Rp 2,1 triliun yang selesai tender. Selain itu, ada sekitar 982 paket senilai R 12,5 triliun yang selesai tender dan akan diteken pada hari ini.

"Saya mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur masih cukup banyak. Untuk itu saya minta kepada menteri PUPR dilakukan percepatan sehingga di kuartal pertama semua paket sudah ditenderkan, sudah ditanda tangani kontraknya," kata Jokowi.

Baca: Jokowi ke Menteri PUPR: Anggaran Rp 149 T, Harus Ada Hasil!

Eks Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengingatkan jajarannya untuk bekerja lebih cepat dan tidak terpaku dengan rutinitas semata. Jokowi menekankan, Indonesia masih dalam situasi krisis.

"Saya mengingatkan ke seluruh jajaran PUPR di tahun 2021 kita harus bergerak lebih cepat lagi, kita ini harus sadar kita masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda," kata Jokowi.

Jokowi tak ingin lagi melihat jajarannya, terutama Kementerian PUPR tidak sadar dengan kondisi yang saat ini dialami. Menurutnya, dengan bekerja cepat diharapkan bisa memberikan daya ungkit bagi perekonomian.

"Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang cukup dalam sempat turun -5,32 di kuartal II-2020 dan membaik menjadi -3,49% di kuartal III-2020," katanya.

"Meski minus tapi membaik dan kita berharap di kuartal IV dan kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami rebound," jelasnya.

Baca: Gempa Majene M 6,2, Jokowi Perintahkan Risma & Doni ke Sulbar

Meskipun meminta jajarannya untuk mempercepat rutinitas kerja, Jokowi menekankan pemerintah bukan berarti akan mengabaikan tata kelola yang benar. Proses tata kelola akan tetap dilakukan dengan transparan.

"Sesuai aturan dan yang paling penting outcome betul-betul dijaga agar mempunyai dampak signifikkan terhadap pemulihan ekonomi di negara kita," tegasnya.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran PUPR Naik Rp35 T Demi Food Estate & Kawasan Industri