Anggaran PUPR Naik Rp35 T Demi Food Estate & Kawasan Industri

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
03 September 2020 12:07
Komisi V DPR Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono  terkait Penyampaian Renstra dan Program Kerja Pemerintah 5 Tahun Kedepan, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L Ta. 2019 dan Program Legislasi Nasional, Selasa, 12 November 2019. (Twitter DPR_RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Angka itu bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya mendapat sejumlah tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek infrastruktur. Karena itu, pihaknya mendapat alokasi tambahan untuk sejumlah kegiatan prioritas.

"Kenapa kami mendapat tambahan Rp 34 triliun, pertama untuk pembangunan food estate di Kalimantan Tengah, kemudian untuk pemulihan ekonomi kita membangun kawasan industri di Batang dan Subang," kata Basuki ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Selain itu, anggaran Kementerian PUPR juga bakal dipakai untuk melanjutkan proyek-proyek dengan kontrak jamak. Dia menyebut, ada kegiatan yang memang terdampak refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini sehingga dialihkan ke tahun berikutnya untuk penganggarannya.

"Kami termasuk yang kemarin dipotong, ya kan, khususnya yang menjadi aspirasi DPR kemarin di tahun 2020 dibawa menjadi prioritas. Kemudian yang kontrak-kontrak jamak berarti sudah komit sebesar Rp 39 triliun. Sedangkan yang refocusing di tahun 2020 kemarin sebesar Rp 22 triliun," katanya.



Secara umum, ada 6 kelompok program prioritas yang menjadi fokus program Kementerian PUPR 2021.

Perinciannya adalah dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaring pengaman nasional lewat program Padat Karya Tunai (PKT) serta pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal (UMKM), dan peningkatan ketahanan bencana & perubahan iklim.

Dari 6 kelompok prioritas tersebut, Basuki menyatakan meningkatkan alokasi Program PKT Kementerian PUPR di tahun 2021. Hal itu bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, utamanya lewat pembangunan infrastruktur yang melibatkan langsung warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Dari Pagu Anggaran Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp 149,81 triliun, dialokasikan sebesar Rp 18,14 triliun untuk program PKT. Jumlah ini meningkat dari program PKT tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp 12,32 triliun," ujar Basuki.



[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading