Risma Mau Ubah Parameter Kemiskinan Warga +62, Untuk Apa Bu?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berencana untuk mengubah parameter kemiskinan manusia di Indonesia. Dengan mengubah parameter kemiskinan manusia tersebut, data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah diharapkan bisa merata dan adil.

Risma menjelaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) berencana untuk bekerja sama dengan berbagai universitas di berbagai daerah di Indonesia untuk menata lagi parameter kemiskinan manusia.

Pada tahap awal, Risma ingin mendengarkan terlebih dahulu bagaimana pandangan berbagai guru besar dan peneliti di universitas-universitas di Indonesia mengenai kemiskinan. Yang bisa saja parameter kemiskinan di tiap daerah berbeda.

"Saya sudah mendengar usulan dari Papua. Kalau parameternya pakaian, gimana dengan saudara kami yang ada di pegunungan, ini masukan yang bagus Juga Samin di Tuban (Sebuah suku di Tuban), mereka menyampaikan setuju. Ada penelitian dari perguruan tinggi, ada dua kelompok Samin," ujar Risma saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (13/1/2021).

Risma menargetkan parameter kemiskinan ini, bisa diselesaikan dengan jajarannya akhir bulan ini.

"Ke depan kita akan memberikan bantuan dengan parameter khusus. Parameter akan kita susun lagi bersama-sama dan bersama-sama. Dan kami harap dengan para dirjen, akhir bulan ini bisa tetapkan untuk parameter kemiskinan, supaya bisa tepat (sasaran) di tiap daerah. Sehingga semua bisa disamakan," kata Risma melanjutkan.

Dengan mengubah parameter kemiskinan ini, eks Wali Kota Surabaya itu memproyeksikan kemungkinan angka kemiskinan bisa saja meningkat atau bahkan menurun. Risma pun sudah mengantongi anggaran untuk melakukan penelitian ini. Namun dia tidak memerinci berapa besarannya.

Baca: Warning Jokowi ke Bapak-bapak: Bansos Jangan untuk Beli Rokok

Risma akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Kampus Merdeka. Di mana nantinya para mahasiswa di tiap-tiap kampus mendapatkan kelas khusus untuk mendukung program pemerintah dalam mengubah parameter kemiskinan.

"Di Kemendikbud ada Kampus Merdeka. Para mahasiswa ini akan dapat SKS (Satuan Kredit Semester) untuk mereka melakukan pekerjaan-pekerjan yang bisa kita lakukan kerja sama," tuturnya.

Untuk diketahui, di Indonesia, Badan Pusat Statistik memiliki rumus tersendiri dalam mengukur garis kemiskinan. Caranya Garis Kemiskinan Makanan (GKM) ditambah dengan Garis Kemiskinan Non Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Sementara Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

BPS mencatat, Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652 per kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793 (73,86%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 118.859 (26,14%).

Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.118.678 per rumah tangga miskin/bulan.

Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang atau secara persentase sebesar 9,78%, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Usai Ditunjuk Jadi Mensos, Ini Rencana-rencana 'Akbar' Risma