Bos Kadin yang Usul Swasta Bisa Vaksinasi Mandiri ke Karyawan

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
13 January 2021 16:53
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani di Grand Launching CNBC Indonesia TV (CNBC Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha memberikan usulan kepada pemerintah untuk memberi akses vaksin mandiri untuk swasta. Hal ini guna mendorong percepatan vaksinasi secara nasional khususnya pekerja agar segera bisa divaksin dan harapannya ekonomi bisa lekas pulih.

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan usulan itu sudah diberikan kepada pemerintah. "Itu usulan dari saya saja," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/1/2021).

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi juga mengatakan pekerja dan pelaku ekonomi juga harusnya bisa masuk skala prioritas. Pekerja penting sekali untuk pemulihan ekonomi khususnya padat karya yang jumlahnya sangat banyak.


"60% penduduk Indonesia adalah pekerja aktif, ini angka yang sangat besar dan tentu menjadi PR pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Jadi jika swasta diperbolehkan khususnya yang punya cash flow baik tentu mau melakukan vaksinasi karyawan," katanya kepada CNBC Indonesia TV, Rabu (13/1/2021).

Namun perlu diingat kondisi saat ini banyak perusahaan yang neraca keuangan yang kurang baik. jika perusahaan itu tidak memiliki kekuatan finansial untuk mengakses vaksin, diharapkan pemerintah bisa membantu dengan subsidi yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Melihat sampai saat ini perusahaan masih harus membayar kewajiban itu selain pajak dan BPJS kesehatan.

Kata Dewi saat ini usulan itu juga sudah disampaikan kepada pemerintah. Dia berharap pada kuartal II Juni atau Juli tahun ini bisa terealisasi.

"Kalau pemerintah menyediakan yang mandiri, mudah mudahan seperti yang sudah diberitakan di kuartal II Juni/juli mudah mudahan ada vaksin untuk mandiri. Pengusaha yang bisa lakukan, regulasi pemerintah bisa berjalan terkait BPJS ketenagakerjaan," katanya.

 Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPINDO) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan masih menunggu respon pemerintah terkait usulan ini.

"Harapan kita pemerintah mengeluarkan Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis)," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/1/2021).

Dia melihat dunia usaha yang punya kemampuan, untuk bisa mengambil andil dalam percepatan program vaksinasi nasional ini. Tapi kendala dari perusahaan saat ini masih banyak perusahaan yang terganggu keuangan akibat pandemi yang melanda hampir satu tahun ini.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading