Lagi Hot, Pengusaha di Bekasi Protes WFH 75% Pekerja Pabrik!
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
13 January 2021 12:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi beberapa kawasan industri di Kabupaten Bekasi Jawa Barat sempat 'memanas' akibat keluarnya Instruksi Bupati Bekasi dalam pembatasan aktivitas perkantoran. Kebijakan ini tak terpisahkan dari ketentuan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah pusat sejak 11 Januari 2021 lalu.
Pelaku usaha dan pemerintah daerah mengalami perbedaan pendapat demi memahami instruksi tersebut. Instruksi itu tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Dl Kabupaten Bekasi. Salah satu poinnya berisi poin berikut.
"Membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat," tulis instruksi kesatu a.
Poin ini menimbulkan kerancuan dalam implementasi terutama pekerja sektor industri manufaktur di Bekasi. Pelaku usaha mengakui ada perbedaan pendapat dengan pemerintah daerah setempat dalam pengaplikasian di lapangan.
"Instruksinya pun nggak sebut apa office atau pabrik, itu hanya 75% perkantoran istilah dia, tapi pabriknya nggak disebutin," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Sutomo kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/1/21).
Ia menyebut pelaku usaha tidak bisa jalan ketika proses produksinya dikurangi terlalu banyak. Pekerjaan produksi atau yang membutuhkan kehadiran pekerja di lapangan tidak bisa disamakan dengan pekerjaan kantor. Pasalnya, pekerjaan di lapangan memerlukan kehadiran manusia untuk pemindahan barang.
"Bisa dikurangi tapi nggak sebanyak itu, saya yakin 25% pasti berhenti perusahaan. Kalau line prosesnya dikurangi jadi 70-80% bisa. Misal bongkar barang harus ada yang menunggu atur-atur juga, bagiannya banyak. Atau misal satu produksi elektronik TV line-nya banyak banget, kalau kerjanya satu line ini dua orang gimana mau kerja, padahal awalnya banyak," sebutnya.
Aturan ini sangat berdampak bagi ribuan perusahaan manufaktur yang ada di Kabupaten Bekasi. Setidaknya ada tujuh kawasan industri yang tersebar di wilayah ini, yakni Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri EJIP, Kawasan Industri Delta Mas, Kawasan Industri LippoCikarang, Kawasan Industri Bekasi Fajar serta Kawasan Industri Hyundai.
Selama ini pemerintah pusat mengizinkan operasi pabrik selama pandemi mengacu pada izin yang diberikan kementerian perindustrian.
Menperin Agus Gumiwang pernah mengatakan pemberian izin operasional industri sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosia Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Industri dan kawasan industri dapat beroperasi dengan izin Kementerian Perindustrian dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan.
"Perizinan kami lakukan online melalui Sistem Informasi dan Industri Nasional (SIINAS) dan kami pastikan izin dapat keluar kurang dari 15 menit," katanya beberapa waktu lalu.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wajib WFH 75% di Zona Merah, Mal Bakal 'Ambruk' Lagi!
Most Popular