Tjahjo Soal Penghasilan PNS Pusat: Jangan Iri dengan PNS DKI!

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
29 December 2020 17:45
Menteri PAN & RB Tjahjo Kumolo. (Dok: Kementerian PAN & RB)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengklaim pemerintah selalu berusaha meningkatkan penghasilan aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut ada berbagai komponen penghasilan PNS yang membuat ada perbedaan penerimaan yang diterima para ASN.

Dalam konferensi pers catatan kinerja akhir tahun 2020 Kementerian PAN & RB yang berlangsung secara virtual, Selasa (29/12/2020), Tjahjo mengungkapkan, secara prinsip, sejak akhir Desember 2019 hingga awal 2020, Kementerian PAN & RB telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri membahas penghasilan ASN.

Ia menjelaskan, penghasilan yang diterima ASN meliputi berbagai hal antara lain mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (struktural, fungsional, umum), dan tunjangan kinerja. Ada pula honorarium (uang sidang, uang lembur, hingga uang rapat) dan tunjangan khusus untuk PNS dalam kondisi tertentu. Kemudian, menurut Tjahjo, penghasilan ASN juga ditambah gaji ke-13.

"Komponen penghasilan tersebut di atas masih mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 1977 beserta peraturan turunannya. Besaran yang diterima oleh PNS tergantung pada tingkatan jabatan, tingkatan pangkat, atau daerah penugasan," ujar Tjahjo.

"Ya jangan iri dengan DKI ya yang PAD-nya tinggi. Mungkin jangan iri dengan berbagai tunjangan di Kabupaten Badung Bali yang PAD-nya tinggi misalnya. Saya kira tunkir ini dari evaluasi, akuntabilitas yang ada, saya kira ini akan menjadi pertimbangkan," lanjutnya.



Politikus PDIP itu pun mengaku Kementerian PAN & RB sudah mengusulkan peningkatan penghasilan hakim hingga anggota Polri yang bertahun-tahun belum mengalami perubahan. Semua itu, menurut Tjahjo, sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Tapi karena prioritas anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial dalam kita menghadapi pandemi Covid-19 ini, maka mohon maaf kalau memang ini belum bisa terpenuhi pada tahun anggaran 2020 atau 2021. Tapi saya yakin pemerintah akan terus memperhatikan ini berkaitan dengan berbagai tunjangan," katanya.

"Karena masalah jabatan yang berkaitan dengan JPT madya, pratama, administrasi sampai ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan sebagainya ini saya kira rata-rata penghasilan yang diterima itu sudah berkisar yang saya sampaikan berkisar mayoritas sudah mencapai Rp 9 jutaan. Belum ditambah gaji ke-13, THR, dan sebagainya. Ya karena ada pandemi ini saya kira belum bisa secara keseluruhan," lanjut Tjahjo.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Kementerian PAN & RB selalu berkoordinasi dengan BKN dan Kementerian Keuangan untuk terus berupaya melakukan perbaikan penghasilan ASN. Salah satunya pemberian tukin bagi PNS di lingkungan pemerintah pusat, yang berdasarkan capaian reformasi birokrasi di instansinya masing-masing.

Kemudian juga pemberian tukin secara bertahap terus dilakukan peningkatan seiring dengan meningkatnya nilai capaian reformasi birokrasi di instansi terkait.

"Namun karena kondisi pandemi Covid-19 di mana keuangan negara mengalami tekanan dan ada skala prioritas keuangan negara yang difokuskan untuk kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan subsidi kesehatan dan sosial, maka peningkatan tingkat PNS seandainya tertunda saya kira teman-teman PNS memahami," ujar Tjahjo.

"Tapi secara keseluruhan sudah kita proses dan sejak awal sudah dibahas dengan ibu menteri keuangan dengan Kemendagri dengan Bappenas dan sebagainya," lanjutnya.



[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading