Luhut Urus Covid-19 Sampai Mal, Faisal Basri Kritik Pedas!
Foto: Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior Faisal Basri, mempertanyakan kewenangan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam mengkoordinasikan penanganan Covid-19 kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia.
Seperti diketahui, belum lama ini, Luhut telah melakukan rapat koordinasi penanganan Covid-19 dengan para Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Salah satu hasil rapat koordinasi itu salah satunya adalah keputusan mewajibkan wisatawan yang berencana ke Bali dengan pesawat harus melakukan uji usap atau swab Polymerase Chain Reaction (PCR) pada H-2 sebelum keberangkatan.
Pada rapat koordinasi itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan orang-orang yang akan masuk dan keluar Jakarta untuk melakukan rapid test antigen dan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempercepat penutupan mal atau pusat perbelanjaan.
"Luhut yang memerintahkan Anies Baswedan untuk mempercepat penutupan mal jam 7. Apa urusannya dengan Luhut? Jadi, ya mbok sadar ini orang," ujar Faisal dalam webinar yang diselenggarakan Indef, Rabu (23/12/2020).
Seperti diketahui, selain menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Dari kacamata Faisal, Luhut bukan lah orang yang bisa memecahkan masalah, tapi justru orang yang malah membuat masalah baru.
Dengan segala campur tangan Luhut di berbagai kebijakan di Indonesia, menurut Faisal tidak akan heran jika masyarakat lebih memandang Luhut ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena Luhut lebih sering 'unjuk gigi'.
Tentu saja, opini semacam itu menurut Faisal harus dihindari, khususnya berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 ini.
"Rakyat itu 'wah lama-lama presidennya ah presidennya memble, lebih hebat Luhut' orang percaya gitu, 'sudah jangan dengar omongan presiden, dengar aja omongan Luhut, lebih mujarab' gitu. Itu yang harus dihindari untuk kasus pandemi ini," paparnya.
Dia juga menilai Presiden harus memberi backup kepada menteri kesehatan yang baru, Budi Gunadi Sadikin agar tidak Luhut melulu yang bertindak.
"Pak Budi harus firm gitu dan di-backup oleh Pak Presiden. Kalau nggak, Luhut lagi Luhut lagi, 4L," tambahnya.
Untuk mencegah penularan Virus Corona saat libur Natal dan Tahun Baru 2020, pemerintah akan berlakukan kebijakan pengetatan terukur. Namun, hal ini diklaim oleh pemerintah pusat bukan sebagai PSBB yang selama ini telah mengatur pembatasan di berbagai daerah.
"Kita bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," ujar Menko Marves Luhut B. Pandjaitan pekan lalu.
Luhut mengatakan bahwa usulan intervensi yang akan dilakukan adalah pengetatan aktivitas masyarakat secara terukur dan terkendali.
"Pengetatan masyarakat secara terukur meliputi WFH 75%, pelarangan perayaan tahun baru diseluruh provinsi, dan pembatasan jam operasional mall, restoran, tempat hiburan sampai pukul 19.00 untuk Jabodetabek dan 20.00 untuk zona merah di Jabar, Jateng dan Jatim," jelas Luhut.
Setelah itu keluar Ingub No 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendali Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid - 19 di masa Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, yang ditanda tangani Anies Baswedan pada 16 Desember 2020.
Ada pengaturan mal, restoran, dan tempat wisata tutup pada Pukul 21.00 WIB. Pengecualian pada 24-27 Desember dan 31 Desember - 3 Januari tutup pada pukul 19.00 WIB.
[Gambas:Video CNBC]
Luhut: Tak Ada Negara Maju Mau Negara Berkembang Ikut Maju!
(hoi/hoi)
