Risma Tak Mau Kecolongan di Program Bansos, Ini Strateginya

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
23 December 2020 16:45
Menteri Sosial, Tri Rismaharini (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tegaskan, tidak akan ada penyaluran bansos dalam bentuk tunai. Hal ini untuk mencegah adanya kecurangan dalam penyaluran program bantuan sosial.

Risma mengatakan, tidak akan lagi ada bansos yang ada di bawah kementeriannya berupa uang langsung tunai. Semua proses pengiriman bansos yang tadinya berupa uang tunai, akan dikirimkan langsung ke rekening penerima bansos.

"Bantuan cash dan bantuan langsung tunai tidak akan ada. Jadi kita akan semua dengan sistem transaksi online," kata Risma di kantornya, Rabu (23/12/2020).


Hal itu, kata Risma sebagai antisipasi agar tidak ada lagi pegawai-pegawainya yang melakukan kecurangan atau korupsi di dalam instansi yang dipimpinnya.

"Jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun, dan uang itu akan kita kelola dengan transparan. Kami akan menggunakan itu dan bisa dilihat dengan siapapun," kata Risma melanjutkan.

Kendati demikian, pengiriman bansos dengan dikirim secara online itu, kata Risma kemungkinan akan dilakukan pada awal Januari 2021.

Fokus Risma saat ini, kata dia adalah menjalankan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menyelesaikan penyaluran bansos Kuartal IV-2020 kepada masyarakat di Jabodetabek secepatnya. Selain itu juga, sekaligus merapikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar penyaluran bansos secara online di 2021 bisa berjalan.

"Untuk yang 2021, awal Januari itu juga harus selesai. Minggu pertama bulan Januari, agar ada perputaran uang untuk roda ekonomi. [...] ini saya langsung kerja," tuturnya.

Sehingga tahun 2021, kata Risma, penyaluran bansos sudah dengan menggunakan DTKS terbaru. Oleh karena itu dalam pembenahan DTKS Risma akan berkoordinasi, bukan hanya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tapi juga dengan berbagai Perguruan Tinggi di Daerah.

Seperti diketahui, Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019 yang baru saja dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI baru-baru ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyaluran bansos.

BPK RI mencatat pelaksanaan veridikasi dan validasi DTKS masih belum memadai untuk menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos.

"Nanti penyaluran bansos akan dengan data terbaru tahun depan. [...] Mungkin nanti saya akan beda, saya akan ajak perguruan tinggi di berbagai daerah untuk ikut membantu evaluasi ini (DTKS)," ujar Risma.

Kemensos, kata Risma juga akan merinci siapa saja masyarakat di Jabodetabek yang menerima bansos, tapi tidak memiliki nomor rekening bank. Dirinya bahkan berjanji akan menyalurkan sendiri, apabila ada masyarakat yang tidak memiliki nomor rekening.

Cara lain selain memberikan bansos satu persatu, Risma memiliki ide untuk bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bansos di Jabodetabek.

"Nanti saya akan coba cek, Kalau Jabodetabek itu sebenarnya mudah, nanti aku muter satu-satu. Atau kita pake Pos. Kita serahkan ke Kantor Pos, kita kan punya name dan address-nya, kita sertakan ke Kantor Pos dan Kantor Pos akan bantu menyelesaikan itu," ujarnya.

"Saya upayakan bansos (transfer online) itu Januari 2021," kata Risma.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading