Ombudsman: Warga RI Bingung Komandan Penanganan Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan pemerintah yang dinilai kerap berubah menjadi sorotan Ombudsman RI. Lembaga pengawasan penyelenggaraan publik itu menilai penanganan Covid-19 seakan dijalankan oleh banyak pilot. Anggota Ombudsman Alvin Lie menyebut beberapa nama diantaranya.

"Terus terang saya melihat pemerintah ngga jelas komandannya siapa. Apa Pak Doni, Pak luhut, apa Pak Erick atau Pak Airlangga? Semua buat kebijakan sendiri-sendiri yang bertolak belakang," kata Alvin dalam diskusi virtual Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Senin (21/12).

Pilihan Redaksi Simak! Ini 18 Nama Pilihan Jokowi Calon Anggota Ombudsman No Panic! Cek Dulu Fakta Varian Virus Corona Baru di Inggris Presiden Brasil: Pandemi Covid-19 Mendekati Ujungnya

Seperti diketahui, masing-masing nama di atas memiliki jabatan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Airlangga Hartarto menjabat Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), sedangkan Luhut sebagai wakilnya.

Sementara Doni Monardomenjabat Ketua Gugus TugasPercepatan Penanganan Covid-19, Erick Thohir menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditambah kepala tim pelaksana dalam komite ini yang membawahi Satgas Covid-19 dan Satgas PEN.

Banyaknya jabatan yang diemban petinggi negara dalam penanganan Covid-19 kerap membuat bingung dalam regulasi yang dibuat. Alhasil masyarakat menjadi bingung. Tidak ketinggalan, Alvin menilai aparat negara pun demikian.

"Masyarakat bingung apa yang harus dituruti, bukan saja masyarakat yang diatur, termasuk yang melaksanakan juga bingung, saya yakin aparat bingung di lapangan," katanya.

Salah satu poin yang menjadi perhatiannya misalnya inkonsistensi pemerintah dalam menyikapi liburan. Saat ini, pemerintah mengetatkan liburan, padahal beberapa bulan sebelumnya justru sebaliknya.

"Saya sangat khawatir arah kebijakan ini semua menunjukkan kita mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini kemana? Apa yang didahulukan? Kesehatan publik atau ekonomi. Akhirnya 2-2nya tidak dapat," lanjutnya.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Inilah Nominal Kerugian yang Ditemukan BPK dari Covid-19