Rumah Subsidi

Basuki Sentil Pengembang: Konsumen Akad, Rumah Tak Dibangun!

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
18 December 2020 17:45
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan kritik pedas kepada pengembang perumahan subsidi. Salah satu persoalan adalah soal konsumen yang sudah akad kredit rumah tapi belum juga dibangun rumahnya oleh pengembang.

"Masih ada customer yang sudah akad rumah tapi belum dibangun, ada yang sudah dibangun tidak layak. Kita mau pakai sertifikat layak fungsi pengembang dia (pengembang) menolak," kata Basuki dalam webinar, Jumat (18/12).

Dia menegaskan untuk pengembang rumah yang bekerja sama untuk pembangunan rumah subsidi harus serius dalam membangun. Hal ini karena pembangunan rumah subsidi tidaklah sulit, asalkan spesifikasi pembangunan sesuai dengan standard serta tidak dikurangi dalam hal bahan baku.


"Dari pengalaman pengawasan juga harus diperketat, kita minta ke pengembang untuk naikkan kualitas rumah, tapi pengembang protes. Mereka tidak mau naikkan kualitasnya, apa-apaan itu, kalau mereka tidak mau ya tidak usah," katanya.

Dia meminta semua pihak yang terlibat dalam pengadaan rumah subsidi antara lain bank, pengembang dan PPSU juga mengawasi pembangunan rumah subsidi. Supaya rumah yang dihuni untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa lebih layak untuk karena berkaitan dengan penggunaan dana APBN.

Selain itu, guna meningkatkan pengawasan konstruksi, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) juga meluncurkan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang terintegrasi dengan system yang telah dikembangkan sebelumnya Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Direktur Utama PPPDPP Arief Sabaruddin mengatakan aplikasi ini guna mengantisipasi kualitas bangunan yang tidak kasat mata. Sehingga hunian yang dibangun pengembang bisa diawasi perihal konstruksi dan spesifikasi bangunan sehingga menghindari adanya permainan.

"Aplikasi ini juga bisa membantu bank melalukan appraisal. Jadi bisa dipantau rumah-rumah yang sedang dibangun," jelasnya.

Dia menambahkan proses pengawasan ini nantinya berbasis digital, bekerja sama dengan mitra pengembang seperti ahli konstruksi dan konsultan pembangunan yang akan meng-upload dan memberikan laporan pembangunan rumah.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Jumbo! DPR Setujui Anggaran PUPR Nyaris Rp 150 T di 2021


(hoi/hoi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading