
Dukung Kendaraan Listrik, PLN Siap Sediakan Infrastruktur

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) pastikan kesiapan pasokan listrik yang cukup dan tersedianya infrastruktur pendukung untuk menjalankan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, PLN siap mendukung era KBLBB dan memastikan penyediaan infrastruktur kelistrikannya.
"Melalui public launching ini, PLN siap mendukung era Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan PLN memastikan penyediaan infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)," tutur Zulkifli, seperti dikutip dari keterangan resmi perseroan, Jumat (18/12/2020).
Saat ini PLN sudah mengoperasikan total 20 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN dan 2 unit SPKLU yang merupakan pilot project partnership dengan para mitra. Dalam pengembangan SPKLU, PLN juga meluncurkan platform digital "charge.in" yang diharapkan menjadi platform tunggal untuk seluruh SPKLU di Indonesia.
Seperti diketahui, kemarin, Kamis (17/12/2020) Kementerian ESDM meluncurkan 'Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)'.
Public launching ini bertujuan untuk dapat melakukan diseminasi program-program pemerintah pusat dan daerah maupun para pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
"Dasar pemikiran Program KBLBB tersebut adalah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada neraca pembayaran Indonesia akibat impor BBM," tutur Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (17/12/2020) saat memberikan sambutan pada acara Public Launching KBLBB.
Dia mengatakan, saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel minyak per hari (bph). Kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus meningkat.
"Oleh karena itu, diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan dan gas yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB, sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional," paparnya.
Menurutnya, Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi, dengan salah satu programnya adalah penggunaan KBLBB. Di samping itu, peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan SPKLU di 2.400 titik, dan SPBKLU di 10 ribu titik sampai dengan 2025, serta peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna KBLBB.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga swasta turut berpartisipasi aktif dalam menjalankan program ini agar program ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Menurutnya, program ini tidak akan berjalan bila setiap institusi berjalan sendiri-sendiri.
"Implementasi kebijakan KBLBB ini tentu tidak akan berjalan dengan sendirinya, diperlukan sinergi dan dukungan berbagai pihak dalam perkembangannya," tuturnya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinator Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai saat memberikan pidato sambutan dalam acara peluncuran program tersebut, kemarin.
Begitu juga kepada BUMN seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), Luhut meminta agar kedua BUMN tersebut menyiapkan infrastruktur energi KBLBB ini, sehingga akses masyarakat terhadap pasokan energi kendaraan bermotor listrik ini dapat diperoleh dengan mudah.
"Dan yang tak kalah penting, kementerian, lembaga, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan BUMD harus menjadi pionir dalam penggunaan KBLBB, khususnya kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing," ungkapnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PLN Tambah 4 Tempat Charging Mobil Listrik, Lokasinya di Tol!