Erick Thohir ke PLN: Jangan Gegara Monopoli, Maunya Dilayani
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
16 December 2020 12:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pihaknya terus mendorong BUMN untuk meningkatkan pelayanan terutama melalui penggunaan teknologi agar menjadi perusahaan yang lebih berdaya saing.
Salah satu BUMN yang terus dipantau tingkat pelayanannya menurutnya yaitu PT PLN (Persero). Sebagai perusahaan satu-satunya di sektor penjualan listrik ke masyarakat atau retail, menurutnya PLN harus terus memperbaiki sistem pelayanan ke masyarakat.
"Kemarin PLN sudah reformasi salah satu direksi, dan yang tadinya PLN karena monopoli listrik, kalau nggak datang ke sini (ke kantor PLN), nggak saya layani, sekarang bukan era seperti itu," ungkapnya dalam acara Indonesia Digital Conference, Rabu (16/12/2020).
Dia pun melanjutkan, adanya divisi retail di PLN saat ini menurutnya cukup untuk memperbaiki sistem pelayanan PLN.
"Divisi retail ada dan itu cukup buat saya. Oleh karena itu, saya tekankan, salah satunya saya bicarakan, saat Microsoft datang ke Indonesia, kita bilang ayo PLN mesti ada perubahan mentality dari segi pelayanan. Jangan gara-gara monopoli maunya dilayani, harus dibalik," tuturnya.
Dia mengatakan, transformasi bisnis merupakan kunci untuk mengatasi sejumlah masalah di PLN, seperti bisa untuk menekan subsidi yang salah sasaran dan juga menghadapi keluhan pelanggan, hingga kasus pencurian listrik.
"Hal-hal ini dengan smart grid, smart meter (Automatic Meter Reading/ AMR), semuanya menjadi terukur. Jadi, digitalisasi kepada PLN penting. Kita tahu capex (belanja modal) PLN tinggi," ungkapnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini sempat menuturkan investasi perseroan setiap tahunnya cukup tinggi yakni sekitar Rp 100 triliun per tahun yang berasal dari utang. Akibatnya, utang perseroan hingga 2019 melonjak menjadi mendekati Rp 500 triliun dari lima tahun sebelumnya sekitar Rp 50 triliun.
Namun pada tahun ini PLN memotong belanja modal atau capital expenditure (Capex) hingga hampir 50% menjadi Rp 53,9 triliun dari Capex awal Rp 100 triliun. Zukifli mengatakan pihaknya masih menyisir program yang bisa dijadikan prioritas untuk bisa dilanjutkan.
Sebelumnya, pemerintah pun mengungkapkan telah meminta agar PT PLN (Persero) segera beralih ke pencatatan digital dengan menggunakan Automatic Meter Reading (AMR). Hal ini terutama dipicu karena selama masa PSBB, petugas menjadi terkendala untuk melakukan pencatatan manual akibat pembatasan mobilitas.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves saat dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN untuk menanyakan terkait rencana peralihan dan kemajuannya secara reguler. Menurutnya proyek AMR ini sudah lama berjalan bahkan telah berlangsung selama tiga tahun.
"Ini kan proyek AMR sudah lama, sudah tiga tahun. Itu investor dari luar negeri. Waktu itu smart grid system. Tapi entah bagaimana tidak jalan oleh PLN. Saya pikir dari situ kan ada jadi AMR," paparnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, (10/09/2020).
Meski dia mengakui sistem AMR ini tidak terlalu canggih, namun menurutnya lebih baik dibandingkan pencatatan manual. Purbaya mengaku dia tidak mengetahui bahwa proyek peralihan catat meter manual menjadi AMR ini tidak berjalan.
Dia pun mengungkapkan bahwa timnya telah mendapatkan 410 aduan dari pelanggan. Dia menyebut telah menemukan lonjakan yang gila-gilaan, bahkan ada aduan tagihan listrik mencapai Rp 70 juta.
Kasus-kasus yang menunjukkan ketidakwajaran ini masih terus dilakukan investigasi. Meski ada temuan, namun Purbaya menyebut secara umum memang ada kenaikan pemakaian.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sah! Erick Rombak Ulang Direksi Dan Komisaris PLN
Most Popular