'Bansos Masih Disebar di 2021, Tapi Porsinya Dipangkas'

News - Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
14 December 2020 13:44
Program Bantuan Sosial Beras untuk 10 Juta Keluarga Indonesia (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus menggelontorkan program perlindungan sosial melalui Bantuan Sosial alias Bansos.

Program bansos masuk ke dalam alokasi perlindungan sosial di tahun depan yang dianggarkan Rp 408,7 triliun.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bansos masih akan menjadi penopang daya beli masyarakat. Walaupun begitu, alokasi anggaran Bansos di 2021 akan dikurangi.

"Anggaran bansos Rp 203,9 triliun di 2020, dan di 2021 akan kita kurangi Rp 110 triliun sesuai alokasi per program. Termasuk dukungan ke UMKM dan beberapa program yang sudah jalan," kata Susiwijono dalam webinar nasional: Jurus Kemenko Perekonomian Meningkatkan Bisnis dan Investasi Indonesia Melalui UU Cipta Kerja yang disiarkan CNBC Indonesia, Senin (14/12/2020).

Menurut Susiwijono, target pemerintah memang terus mendorong daya beli masyarakat. Sehingga, sambungnya, konsumsi akan terjaga.



"Dan nantinya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi bansos dan UMKM juga tetap ada dan cukup besar," katanya.

Program perlindungan sosial, yang kemungkinan akan berlanjut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM)-nya masih sama, yaitu 10 juta. Sementara itu, kartu sembako akan diberikan kepada 18,8 juta orang, jumlah yang sama dengan realisasi tahun ini.


Bansos tunai diperkirakan akan dibagikan kepada 9 juta KPM pada tahun depan namun dengan target-target yang tergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sedang diperbaharui antara pemerintah pusat dengan daerah.

Perlindungan sosial tahun depan juga akan ditujukan kepada siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan mahasiswa yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Jumlahnya masing-masing adalah 20,1 juta dan 1,1 juta.

Kemenkeu bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih melihat kemungkinan reformasi perlindungan sosial ini. Tidak hanya dari sisi jumlah, juga cara disbursement yang sangat menentukan efektivitas bantuan sosial kepada penerimanya.


[Gambas:Video CNBC]

(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading