Mimpi Bappenas: Upacara HUT RI 2024 Digelar di Ibu Kota Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 telah membuat rencana pembangunan Ibu Kota Baru tertunda. Alokasi anggaran pemerintah masih akan difokuskan untuk penanganan pandemi.

Meski demikian, pemerintah masih tetap berharap pembangunan Ibu Kota baru bisa tetap berjalan dan tetap selesai pada 2024 mendatang.

"Saya punya angan-angan, mungkin di 2024 itu peringatan 17 Agustus sudah di Ibu Kota baru. itu angan-angan saya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (11/12/2020).

Pada September lalu, Bappenas sendiri telah memastikan rencana pembangunan Ibu Kota baru harus ditunda. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan pembahasan masterplan hingga pembangunan infrastruktur di sekitar ibu kota.

"Tentu dengan tetap memperhatikan keadaan pandemi," ujar Suharso.

Pemindahan Ibu Kota baru memang menjadi suatu kebijakan yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tercatat sejak 2019, Jokowi telah beberapa kali melakukan lawatan ke Kalimantan untuk meninjau proyek Ibu Kota.

Kemudian pada 26 Agustus 2019, Jokowi akhirnya memutuskan untuk menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Baru.

Baca: PPP Soal Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK: Itu Mengada-ada!

Setidaknya, ada dua skenario estimasi pendanaan Ibu Kota Baru.

Pertama, apabila kebutuhan dana mencapai Rp 466 triliun, maka pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 251,5 triliun atau setara 53,96% dari total kebutuhan dana. Sisanya, sekitar Rp 214,5 triliun didapat dari pihak swasta.

Kedua, bila kebutuhan dana lebih sedikit, yaitu sekitar Rp 323 triliun, maka pemerintah akan merogoh 'kocek' sekitar Rp 174,5 triliun atau 54,02% dari total kebutuhan anggaran. Sisanya, sekitar Rp 148,5 triliun dipenuhi oleh swasta.

Estimasi kebutuhan anggaran tersebut berasal dari perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif senilai Rp 20 triliun sampai Rp 32,7 triliun.

Selanjutnya, anggaran untuk pembangunan gedung Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta fasilitas pendidikan dan kesehatan Rp 182,2 triliun sampai Rp 265,1 triliun.

Lalu, kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang sekitar Rp 114,8 triliun sampai Rp 160,2 triliun. Selanjutnya, anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 6 triliun sampai Rp 8 triliun.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkes: Corona Bisa Berlangsung 5 Tahun Hingga RI Impor Garam