Tak Hanya Libur Panjang, Pilkada Bisa Jadi Klaster Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Epidemiolog UI, Pandu Riono mengatakan sudah memberikan saran kepada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak April lalu terkait dengan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan pekan depan.

"Yang paling penting pilkada, sejak april memberikan saran KPU, karena prediksi sampai Desember masih tinggi, ternyata akan terus, melibatkan 100 juta lebih orang di 27 provinsi," katanya kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Jumat 4/12/2020).

Tak hanya Pilkada, libur panjang juga menjadi celah penyebaran virus. Hal ini memang tidak mudah dan pemerintah harus melakukan persiapan secara masif.

"Mulai sekarang harus mempersiapkan, masyarakat tak hanya hak pilih tapi hak melindungi diri sendiri dan orang lain. Harus punya masker, kalau tidak punya masker bagaimana. Ini yang harus dipikirkan. Bukan hanya (memikirkan) petugasnya," tegasnya.

Baca: Korsel Situasi Kritis, Negeri Oppa Bakal PSBB Ketat

Dia juga menyinggung terkait dengan bagaimana orang yang terpapar virus dan harus menjalankan isolasi. Menurutnya, masyarakat dalam kelompok ini tidak harus menggunakan hak suaranya.

"Orang yang sudah diisolasi, walau atas nama apapun, tak bisa didatangi petugas. Nyawa yang dirawat kritis, kalau masuk ICU. Risiko penularan tinggi. Mereka kan bukan non medis. Pegawai medis saja tidak bisa masuk ke ruang isolasi. Ini aturan yang kenapa kok ada," ujarnya.

Dia mengaku tidak kaget dengan peningkatan kasus harian Covid-19 yang terjadi setiap harinya. Terlebih yang kemarin mencapai rekor bertambah 8 ribuan pasien.

"Saya ngga kaget, karena kan pola kenaikannya sudah diprediksi, kita sudah ingatkan, ini bisa naik terus sampai tahun depan. Kalau bertambah buruk, yaaa... kan sesuai," pungkasnya.

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 berharap pilkada serentak jangan menjadi ajang penularan baru atau bahkan melahirkan klaster baru Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito pun menyampaikan 4 pesan penting untuk pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi.

"Dalam keadaan pandemi, tentunya pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum (pemilu) tidak bisa dilakukan secara normal," ungkapnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Untuk itu Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan 4 pesan penting. Pertama, masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari Covid-19. Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat berkampanye, karena dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin ke depannya.

Karena pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi. "Saya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi," katanya.

Kedua, masyarakat diminta selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020 berlangsung. Karena jangan sampai pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan. "Gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak disiplin protokol kesehatan serta mengikuti aturan yang ditetapkan KPU," imbuh Wiku.

Ketiga, kepada para calon pemimpin di daerah, manfaatkanlah sisa dua hari masa kampanye ini dengan baik dan jangan lelah mengkampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas Covid-19. "Bersikaplah dengan penuh tanggungjawab dan jangan melakukan kegiatan kampanye yang memicu kerumunan," tegas Wiku.

Keempat, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, segera ambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Bawaslu diminta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah untuk segera membubarkan kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Sepakati Pemilu 2024 Digelar 28 Februari 2024