Cerita Lengkap Anggota Dewan DKI Minta Naik Gaji Kala Pandemi

News - Bramudya Prabowo, CNBC Indonesia
04 December 2020 10:02
Petugas damkar menyemprot disinfektan di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis 30/7. Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup selama lima hari mulai Rabu 29 Juli sampai Minggu 2 Agustus 2020. Lantaran, satu anggota DPRD DKI Jakarta dan satu PNS dinyatakan terpapar virus Corona atau Covid-19. Kantor menjadi salah satu penularan Corona dengan tingkat risiko tinggi. Maka dari itu area perkantoran disarankan memiliki sirkulasi udara yang baik. Sebab, kualitas udara yang tidak baik disebut menjadi salah satu faktor penularan Corona rentan terjadi di kantor. Ada 68 klaster Corona yang dilaporkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditemukan di perkantoran. Dari 68 klaster tersebut, total 440 pekerja dinyatakan positif virus Corona COVID-19 dan diisolasi. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dinamika politik di DKI Jakarta belakangan memanas. Pemicunya adalah anggaran fantastis Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 888 miliar. Anggaran itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

Berikut adalah perincian anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021 untuk 106 anggota legislatif sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia:

Pendapatan langsung
* Uang representasi: Rp2.250.000 per bulan
* Uang paket: Rp225.000 per bulan
* Tunjangan keluarga: Rp315.000 per bulan
* Tunjangan jabatan: Rp3.262.500 per bulan
* Tunjangan beras: Rp240.000 per bulan
* Tunjangan komisi: Rp326.250 per bulan
* Tunjangan badan: Rp130.500 per bulan
* Tunjangan perumahan: Rp110.000.000 per bulan
* Tunjangan komunikasi: Rp21.500.000 per bulan
* Tunjangan transportasi: Rp35.000.000 per bulan

Total Rp173.249.250 per bulan dan setahun sebesar Rp2.078.991.000



Pendapatan Tidak Langsung
* Kunjungan dalam provinsi: Rp14.000.000 per bulan
* Kunjungan luar provinsi: Rp80.000.000 per bulan
* Kunjungan lapangan komisi: Rp14.000.000 per bulan
* Rapat kerja dengan eksekutif: Rp6.000.000 per bulan
* Tunjangan sosperda: Rp16.800.000 per bulan
* Tunjangan ranperda: Rp4.200.000 per bulan
* Tunjangan sosial kebangsaan: Rp8.400.000 per bulan

Total Rp143.400.000 per bulan dan dalam setahun Rp1.720.800.000.

Pendapatan tidak langsung (2)
* Bimtek sekwan (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
* Bimtek fraksi (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
* Tunjangan reses: Rp144.000.000 dalam satu tahun

Total Rp 264.000.000 dalam satu tahun.

Kegiatan sosialisasi dan reses
* Sosialisasi rancangan perda: Rp40.000.000 per bulan
* Sosialisasi Perda: Rp160.000.000 per bulan
* Sosialisasi kebangsaan: Rp80.000.000 per bulan
* Reses: Rp960.000.000 per tahun


Silang pendapat di DPRD DKI Jakarta
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading