Jokowi Pangkas Libur & Cuti Bersama Desember, Sore Ini Rilis!
Foto: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effend (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengisyaratkan adanya libur dan cuti bersama akhir tahun. Hal tersebut sudah diberikan restu langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Pemotongan libur Insya Allah nanti sore akan kita umumkan. Tadi sudah ada lampu hijau dari Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Muhadjir usai menghadiri media visit di Gedung Trans TV, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Menurut Muhadjir libur dan cuti bersama tersebut sudah diputuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan kalangan-kalangan tokoh agama.
 Foto: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effend (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) |
Dalam memutuskan libur dan cuti bersama, kata Muhadjir, pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari pejabat-pejabat negara lainnya seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan sebagainya.
"Semua sudah kita mintai masukan. Semoga keputusan nanti itu smooth, tidak menimbulkan kontroversi dan tidak gaduh, dan manfaatnya bisa diterima banyak pihak," tutur Muhadjir.
Kendati demikian, Muhadjir tidak merinci berapa hari yang akan diputuskan pemerintah dalam menetapkan libur dan cuti bersama akhir tahun. Yang jelas, kata Muhadjir untuk hari-hari libur nasional, seperti Hari Natal pada tanggal 25 Desember 2020, dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Sementara untuk cuti bersama, pemerintah akan mengurangi harinya.
"Natal tidak mungkin tidak libur, kemudian tanggal 1 Januari tidak mungkin tidak libur. Kalau yang lain, cuti bersama bisa kita kurangi. Dikurangi (hari cuti bersama), tidak ada pengganti," kata Muhadjir melanjutkan.
Keputusan bersama mengenai libur dan cuti bersama akan diumumkan setelah melakukan rapat bersama dengan para menteri lainnya.
Menteri tersebut diantaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
"Pak MenpanRB karena itu berkaitan dengan ASN, Ibu Menteri Tenaga Kerja karena berkaitan dengan libur dari karyawan dan pegawai. Kemudian Pak Mendagri, karena itu nanti terkait dengan pegawai2 di daerah, kemudian ada kemenag karena ini berkaitan dengan libur keagamaan," jelas Muhadjir.
Sebelumnya, Ketua IDI dr. Daeng M. Faqih meminta agar pemerintah meniadakan libur dan cuti bersama. Pasalnya, penularan Covid-19 yang terjadi sejak Agustus hingga November 2020 meningkat setelah adanya kebijakan libur bersama.
"Libur bersama itu memprovokasi atau memicu kerumunan atau aktivitas berkerumun kita. Sehingga untuk mencegah terjadi lagi lonjakan yang besar, kami sebenarnya dari IDI, memohon, sangat memohon kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan libur bersama, cuti bersama ditiadakan," jelas Daeng dalam siaran virtual, Senin (30/11/2020).
"Karena ini (cuti atau libur bersama) memicu kegiatan kerumunan dan akan memicu lonjakan penularan di masyarakat," kata Daeng melanjutkan.
[Gambas:Video CNBC]
Ingat Ya.. PNS Tetap Masuk di 28-29-30 Desember 2020
(dru)
