Mau Jualan Online Tapi Mesti Izin BPOM, Kamu Setuju?

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
30 November 2020 17:47
Suasana penerapan physical distancing di area tunggu online delivery order. Area tunggu ini diperuntukkan bagi pengemudi ojek online delivery order yang akan mengambil pesanan Food & Beverage di AEON Mall BSD City. 27/5/20. CNBC Indonesia/Tri Susilo.   


Di tengah pandemi COVID-19, layanan pesan-antar makanan telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat. Untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan pelanggan, penerapan prosedur keamanan dan kebersihan makanan yang lebih ketat memainkan peranan yang penting.

Di saat masyarakat Indonesia tengah melaksanakan aturan untuk menjaga jarak fisik dengan tetap berkegiatan di rumah, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, pengelola mall berkomitmen memberikan ruang tunggu khusus para driver ojek online dibagian sisi luar mall. 

Para driver ojek online juga menerapkan physical distancing dengan tidak berkumpul ditempat tunggu.  

Untuk pemesanan Food & Beverage  Delivery Online dibuka pukul 10.00 hingga 19.00 WIB. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bakal mengatur ketentuan izin edar makanan dan minuman yang dijual secara online. Nantinya, setiap orang yang menjual makanan dan minuman tersebut harus mendapat izin dari BPOM. BPOM belum memastikan kapan ketentuan tersebut bakal berlaku.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Sosialisasi Keamanan Pangan BPOM, Dewi Prawitasari belum mau berbicara banyak mengenai penerapan aturan itu. Ia juga menolak berkomentar mengenai kapan efektif mulai berlakunya aturan itu, termasuk potensi di akhir tahun ini atau awal tahun mendatang.

Namun, sebelum diterapkan nantinya bakal ada pengenalan lebih dulu kepada masyarakat dan dunia usaha. "Coba nanti cek disosialisasi. Nanti kan ada disosialisasikan," kata Dewi kepada CNBC Indonesia, Senin (30/11/2020).


Artinya, apa aturan ini tidak bakal berjalan dalam waktu dekat?

"Saya nggak berani ngomong gitu ya. Kita cek aja di aturannya ya," sebut Dewi.

Aturan tersebut mendapat reaksi cukup keras dari kalangan pelaku usaha. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut beberapa alasan mengapa waktu saat ini sedang tidak ideal.

Salah satunya karena banyak pelaku usaha restoran yang sedang berada dalam situasi krisis. Sehingga, jika harus ditambah dengan biaya lain seperti pengurusan izin, maka bakal menambah beban. 

"Biaya pasti ada masalah juga karena orang diperiksa ada biayanya, itu juga suatu masalah," sebutnya.

Apalagi, banyak masyarakat yang beralih pekerjaan menjadi wirausaha dengan menjual makanan secara online akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan. Jika ada penambahan izin, maka belum tentu usahanya bisa berjalan.

"Dari sisi pelaku kebanyakan kan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), situasinya ngga ada penghasilan. Jadi kita tunda dulu deh, entar pas situasinya udah normal," jelasnya.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, mengatur pada pasal 16 ayat (1) berbunyi "pangan olahan yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Peraturan BPOM ini berlaku paling lambat 3 bulan sejak diundangkan pada 7 April 2020, artinya harusnya berlaku sejak Juli 2020. Kepala Bagian Humas BPOM Nelly Rachman juga sempat diminta tanggapan soal perkembangan ketentuan ini, tapi belum tahu perkembangannya. Ia juga belum bisa memastikan apakah ketentuan BPOM ini tetap berlaku atau ditunda.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Tenang Guys, 'Jualan' Makanan Online tak Perlu Izin BPOM Kok


(hoi/hoi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading