Tugas BI dan OJK Bakal Berubah! Siapa yang Awasi Bank?

News - Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
26 November 2020 14:10
kssk

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tengah menyusun rencana perubahan lansekap lembaga otoritas keuangan negara. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap peranan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

CNBC Indonesia memperoleh dokumen RUU Omnibus Law Sistem Keuangan dengan nama Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan. Konsiderans RUU tersebut adalah pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) telah menyebabkan perubahan yang luar biasa sehingga harus segera direspons.

"Bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi memburuknya kondisi sektor keuangan dan perbankan yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan berpotensi memicu krisis keuangan dan perekonomian, diperlukan langkah antisipatif yang luar biasa (extraordinary) melalui penguatan koordinasi dan penataan kewenangan antar lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, dan penyelesaian masalah sektor keuangan khususnya perbankan, sehingga dapat terbangun jaring pengaman sistem keuangan yang lebih kuat, efektif, kredibel, dan dipercaya masyarakat dalam mengantisipasi ancaman stabilitas sistem keuangan dan dalam rangka terus memelihara dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang masih terus dihadapkan pada ketidakpastian akibat COVID19 yang belum diketahui kapan akan berakhir," sebut konsederans huruf d.


Di pasal 3, perubahan mendasar langsung terlihat. Pengawasan perbankan, yang selama ini menjadi ranah OJK, akan diserahkan kepada Forum Pengawasan Perbankan Terpadu.

Pasal 3 ayat (3) menyebut Forum terdiri atas:

  1. Anggota Dewan Komisioner OJK yang merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisioner sebagai koordinator merangkap anggota.
  2. Salah satu anggota Dewan Gubernur BI yang ditunjuk oleh Gubernur BI sebagai anggota.
  3. Salah satu anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisoner LPS sebagai anggota.
  4. Sekretaris KSSK sebagai anggota.

Kemudian di pasal 4 disebutkan tugas Forum adalah:

  1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan bank secara terpadu.
  2. Merumuskan dan menetapkan indikator dan metodologi penilaian kondisi bank dengan menggunakan data dan informasi dalam sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi, termasuk dengan pendekatan proyeksi (forward looking).
  3. Melakukan analisis, menilai, dan menyepakati hasil penilaian kondisi bank yang ditengarai memiliki permasalahan.
  4. Memastikan terbangunnya sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi antara OJK, Bank Indonesia, dan LPS.
  5. Melakukan rekonsiliasi data dan informasi sektor keuangan termasuk kondisi bank yang ditengarai memiliki permasalahan.
  6. Menelaah, mengevaluasi, dan melakukan sinkronisasi peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan LPS yang terkait dengan penanganan permasalahan bank.
  7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner OJK sebagai pertimbangan untuk penetapan bank sistemik setelah berkoordinasi dengan BI dan LPS serta penetapan status pengawasan bank.

HALAMAN SELANJUTNYA >> BI Urus Lapangan Kerja

BI Bakal Urus Penciptaan Lapangan Kerja
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading