Eksklusif

BI, OJK, LPS Dirombak: Ini Dia Omnibus Law UU Sektor Keuangan

News - Herdaru P & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
26 November 2020 13:22
Gedung BI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan DPR telah menginisiasi RUU Omnibus Law sektor keuangan. RUU tersebut tentang Penanganan Permasalahn Perbankan, Penguat Koordinasi dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan.

RUU tersebut berisi tentang pengawasan perbankan secara terpadu, tindak lanjut pengawasan bank, penanganan permasalahan bank, penataan ulang kewenangan kelembagaan dan sanksi.

Dalam RUU tersebut, dimana diperoleh CNBC Indonesia, Kamis (26/11/2020), dibuat sebuah Forum Pengawasan Perbankan Terpadu.

Forum tersebut bertujuan menyelenggarakan pengawasan terpadu melalui koordinasi OJK, Bank Indonesia, dan LPS untuk menyepakati kondisi Bank dan merumuskan rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan Bank.

Keanggotaan forum tersebut terdiri dari Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner LPS, dan Sekretaris KSSK.

Adapun dalam Pasal 4 RUU tersebut, Forum itu bertugas :

a.melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan Bank secara terpadu;

b.merumuskan dan menetapkan indikator dan metodologi penilaian kondisi Bank dengan menggunakan data dan informasi dalam sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi, termasuk dengan pendekatan proyeksi (forward looking);

c.melakukan analisis, menilai, dan menyepakati hasil penilaian kondisi Bank yang ditengarai memiliki permasalahan Bank;


d.memastikan terbangunnya sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi antara OJK, Bank Indonesia, dan LPS;

e.melakukan rekonsiliasi data dan informasi sektor keuangan termasuk kondisi Bank yang ditengarai memiliki permasalahan Bank;

f.menelaah, mengevaluasi, dan melakukan sinkronisasi peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan LPS yang terkait dengan penanganan permasalahan Bank; dan

g.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner OJK sebagai pertimbangan untuk:

1.penetapan Bank Sistemik, setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS; dan

2.penetapan status pengawasan Bank.

Dalam RUU tersebut juga dimasukkan skema Pemeriksaan Bersama. OJK dapat bekerja sama dengan BI dan LPS untuk melakukan pemeriksaan bersama.

Lebih jauh, terdapat juga penanganan Bank Sistemik di mana OJK menetapkan bank sistemik.

Status pengawasan bank pun berubah menjadi 3 yakni Bank Dalam Pengawasan Normal, Bank Dalam Penyehatan, dan Bank Dalam Resolusi.

Halaman Selanjutnya >> Perombakan BI, LPS, OJK dengan Menambah Kewenangan

Kewenangan Krusial BI, OJK, dan LPS
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading