Internasional

Biden Siap Masukkan Lagi AS ke Perjanjian Paris, Trump Panas?

tahir saleh, CNBC Indonesia

22 November 2020 05:59

President-elect Joe Biden gesturing to supporters, Saturday, Nov. 7, 2020, in Wilmington, Del. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool) — Foto: Presiden terpilih Joe Biden berdiri di atas panggung setelah berpidato pada Sabtu, 7 November 2020, di Wilmington, Del. (AP / Andrew Harnik)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden akan memasukkan AS kembali ke dalam Perjanjian Iklim Paris/Paris Climate Agreement atau Perjanjian Paris, sebuah pakta global yang dibuat 5 tahun lalu di antara hampir 200 negara demi menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.

Langkah Biden itu akan dilakukan setelah Presiden Donald Trump secara resmi menarik AS dari perjanjian perubahan iklim pada 4 November lalu, yang merupakan tanggal ketentuan keluar berdasarkan Perjanjian Paris.

Biden mengatakan dia akan membawa AS kembali ke perjanjian itu pada awal Februari tahun depan, sebagaimana diberitakan CNBC Internasional.

Lantas apa artinya ketika AS masuk lagi?

Keluarnya AS secara resmi dari perjanjian tersebut sebetulnya semakin mengisolasi Washington dari seluruh dunia, hal itu belum tentu berdampak langsung pada upaya internasional untuk mengurangi perubahan iklim dan menerapkan kerangka kerja perjanjian.

Baca:

Remehkan Virus Covid-19, Trump Jr Kena 'Tulah' Positif Corona

Namun, hampir setiap negara di dunia merupakan bagian dari perjanjian tersebut.

Dari 195 negara yang menandatangani perjanjian tersebut, 189 negara secara resmi mengadopsi perjanjian tersebut, dan tidak ada negara lain selain AS yang keluar.

"Karena AS menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dan berkontribusi paling besar terhadap perubahan iklim, sangat penting bagi AS untuk kembali ke perjanjian Paris," kata ilmuwan iklim Universitas Cornell Natalie Mahowald, penulis utama Laporan PBB tentang perubahan iklim 2018, dikutip CNBC.

Pakta Perjanjian Paris adalah kesepakatan tidak mengikat antarnegara untuk mengurangi emisi dan menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celcius (C), atau 3,6 derajat Fahrenheit (F), dibandingkan dengan tingkat emisi dan suku global pra-industri.

Suhu global telah naik 1,2 C, atau 2,2 F, sejak tingkat pra-industri, dan atmosfer akan memanas hingga 1,5 C, atau 2,7 F, selama dua dekade berikutnya.

Menurut laporan 2019 dari panel ilmiah PBB tentang perubahan iklim, pemanasan pada 2 derajat Celcius dapat memicu krisis pangan internasional di tahun-tahun mendatang.

Konsensus umum di antara para ilmuwan adalah bahwa target iklim yang coba dipenuhi oleh negara-negara di bawah kesepakatan Paris tidak cukup.

Putaran berikutnya dari pembicaraan iklim PBB akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, pada November 2021, ketika negara-negara diharapkan untuk mengajukan target 2030 baru yang lebih ambisius, dan semua mata akan tertuju pada AS.

Bagaimana AS akan bergabung kembali

Menurut analisis CNBC, Biden tidak membutuhkan dukungan Senat untuk bergabung kembali, karena kesepakatan itu ditetapkan sebagai kesepakatan eksekutif.

Pemerintahan Biden hanya perlu mengirim surat ke PBB yang menyatakan niat untuk bergabung kembali, dan pengembalian resmi akan berlaku dalam 30 hari ke depan.

Baca:

Perusahaan Tommy Soeharto Jual 3 Kapal, Ada Apa ya?

Setelah AS kembali secara resmi, perjanjian tersebut mengharuskan negara-negara untuk menetapkan target sukarela untuk mengurangi emisi domestik dan membuat tujuan yang lebih ketat di tahun-tahun mendatang.

Kesepakatan tersebut juga menerapkan persyaratan yang mengikat bahwa negara-negara secara akurat melaporkan kemajuan mereka.

Sebelumnya pada 4 November lalu, AS secara resmi keluar dari Perjanjian Paris sesuai janji lama Presiden Donald Trump di tengah ketidakpastian hasil pemilu.

Saingan Trump dari Partai Demokrat, Joe Biden, sebelumnya memang telah berjanji untuk bergabung dalam perjanjian tersebut jika terpilih bersama pasangannya Kamala Harris.

Keluarnya AS dari Perjanjian Paris sudah digembor-gemborkan Trump pada November 2019. Saat itu, dalam pidatonya, dia menegaskan bahwa Paman Sam akan menarik diri dari Perjanjian Paris. Keputusan tersebut tentu memiliki konsekuensi ditinjau dari aspek lingkungan maupun aspek politik.

Trump sudah merencanakan untuk keluar dari Perjanjian Paris sejak 2017. Alasannya Perjanjian Paris hanya merugikan ekonomi AS dan menguntungkan negara-negara lain.

Trump menyoroti hilangnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah hingga turunnya produksi industri merupakan bagian dari kerugian yang diterima AS.