
Ada Tambahan Miliaran Buat Alokasi Gaji PNS Kemenhub di 2021

Jakarta, CNBC Indonesia - Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 45,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 3,9 triliun diproyeksikan sebagai belanja pegawai alias untuk membayar gaji pegawai di lingkungan Kemenhub.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan atau rekomposisi lagu per unit kerja yang membuat alokasi gaji juga berubah. Pada Sekretariat Jenderal (Sekjen) misalnya, terdapat tambahan Rp 9,7 miliar untuk belanja pegawai, dari sebelumnya Rp 716 miliar menjadi Rp 725 miliar.
"Sekjen pada 2021 itu rekomposisi dilakukan menjadi (total) Rp 725 miliar untuk mengakomodasi penambahan belanja gaji," kata Budi Karya dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI, Selasa (17/11/20).
Penambahan gaji pegawai juga terjadi di unit kerja Inspektorat Jenderal (Irjen) semula Rp 121 miliar menjadi Rp 123 miliar.
"Selanjutnya Irjen ada rekomposisi dari Rp 121 miliar menjadi Rp 123 miliar untuk mengakomodasi juga gaji sebanyak Rp 1,7 miliar," beber Budi Karya.
Sedangkan pada unit kerja Ditjen Perhubungan Darat justru terjadi pengurangan dari Rp 7,645 triliun menjadi Rp 7,630 triliun. Terdapat pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 14,9 miliar.
Hal serupa terjadi pada Ditjen Perhubungan Laut yang anggarannya menyusut dari Rp 11,428 triliun menjadi Rp 11,357 triliun akibat pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 988 juta. Selain itu, terdapat pula pengurangan anggaran sebesar Rp 70 miliar pada program konektivitas, yang dialihkan untuk kegiatan pembangunan prasarana di BPSDM.
Selanjutnya, anggaran Ditjen Perhubungan Udara Rp 10,558 triliun berkurang menjadi Rp 10,477 triliun. Terdapat pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1,5 miliar dan pengurangan anggaran sebesar Rp 80 miliar pada program konektivitas untuk kegiatan pembangunan prasarana di BPSDM.
Ditjen Perkeretaapian anggarannya dipangkas Rp 100 miliar menjadi Rp 11 triliun. Pengurangan anggaran sebesar Rp 100 miliar dilakukan pada program konektivitas untuk dialihkan ke kegiatan BTS di BPTJ.
Badan Penelitian dan Pengembangan sendiri anggarannya tetap Rp 197 miliar. Sedangkan BPSDM mendapatkan kucuran Rp 3,541 triliun, naik dari Rp 3,697. Terdapat penambahan Rp 155 miliar yang di antaranya untuk tambahan belanja pegawai sebesar Rp 5,9 triliun.
Terakhir, Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek BPTJ anggarannya ditambah dari Rp 350 miliar menjadi Rp 450 miliar. Ada tambahan Rp 100 miliar pada program konektivitas untuk kegiatan BTS atau But the Service.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dibayangi Ancaman Covid-19, Tes CPNS Berlangsung Tatap Muka