
Gawat! Perintah Jokowi Tak Jalan, Impor LPG 2024 Bisa Melesat

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mendorong proyek hilirisasi batu bara, salah satunya menjadi gasifikasi atau dimethyl ether (DME) yang bisa digunakan sebagai pengganti LPG.
Namun demikian, hingga 2024 terlihat belum ada dampak dari rencana proyek DME terhadap penurunan imporĀ LPG domestik. Berdasarkan data Kementerian ESDM, rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG dalam negeri malah meningkat menjadi 83,55% pada 2024 dari 2020 ini sebesar 77,63%.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024 yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 September 2020 dan berlaku sejak diundangkan pada 25 September 2020.
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM tersebut, impor LPG pada 2024 diperkirakan naik menjadi 10,01 juta ton dari 6,84 juta ton pada 2020 ini. Sementara kebutuhan LPG domestik pada 2024 tersebut diperkirakan naik menjadi 11,98 juta ton dari 8,81 juta ton pada 2020 ini.
Kebutuhan LPG setiap tahunnya hingga 2024 tersebut diperkirakan terus meningkat. Pada 2021 diperkirakan kebutuhan LPG domestik naik menjadi 9,51 juta ton, lalu naik lagi menjadi 10,27 juta ton pada 2022, 11,09 juta ton pada 2023, dan 11,98 juta ton pada 2024.
Peningkatan kebutuhan LPG ini juga mengakibatkan peningkatan jumlah impor LPG menjadi 7,54 juta ton pada 2021, 8,30 juta ton pada 2022, 9,12 juta ton pada 2023, dan 10,01 juta ton pada 2024.
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM tersebut, rasio impor LPG terus mengalami kenaikan akibat dari pertumbuhan konsumsi LPG rumah tangga dan produksi LPG yang juga cenderung konstan.
Namun demikian, pemerintah terus berusaha untuk menekan impor LPG melalui peningkatan produksi LPG dan substitusi LPG dengan jenis energi lainnya
untuk mengurangi kebutuhan LPG melalui intensifikasi jaringan pipa gas rumah tangga, DME dan biogas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet pada akhir Oktober lalu (23/10/2020), menginginkan agar komoditas tambang batu bara bernilai tambah terlebih dahulu sebelum diekspor.
"Kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah ini. Saya kira memang harus segera diakhiri," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pada Jumat (23/10/2020).
Jokowi pun meminta agar perusahaan tambang batu bara mengembangkan industri turunan batu bara, mulai dari industri peningkatan mutu upgrading, pembuatan briket batu bara, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara sampai dengan campuran batu bara cair.
Seperti diketahui, salah satu perusahaan yang kini berencana mengembangkan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME yaitu PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan mengolah batu bara sebanyak 6 juta ton per tahun dan diproses menjadi 1,4 juta ton DME yang dapat digunakan sebagai substitusi LPG.
Proyek senilai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 30,45 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) ini rencananya akan mulai dibangun pada kuartal pertama atau kedua 2021. Proyek ini ditargetkan dapat mulai beroperasi pada triwulan kedua 2024.
Direktur Utama Bukit Asam Arviyan Arifin mengatakan tiga perusahaan yang terlibat dalam proyek gasifikasi ini yakni PTBA, PT Pertamina (Persero) dan Air Products sedang dalam pembahasan perjanjian bisnis dan diharapkan kesepakatan bisa ditandatangani sebelum akhir 2020.
"Gasifikasi batu bara ini proyek pionir di dalam negeri. EPC mulai kuartal pertama atau kuartal kedua 2021. Sedang disiapkan kerja sama legal process pembahasan draft perjanjian dengan Air Products dan Pertamina. Diharapkan bisa tanda tangan di November tahun ini apabila semua kesepakatan bisnis sudah disepakati," jelas Arviyan dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (06/11/2020).
Hadirnya DME sebagai bahan bakar alternatif bisa membantu menekan impor LPG dan menghemat devisa negara. Berdasar hitungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, potensi penghematan negara dari proyek gasifikasi batu bara PTBA ini bisa mencapai Rp 8,7 triliun per tahun.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Produksi Stagnan, Impor LPG RI Terus Meroket Hingga 2024