Kemendikbud "Kawinkan" Dunia Vokasi & Industri di Sorong

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras Dudi) menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun Lima Menara, kali ini di Sorong, Papua Barat.

Diskusi ini bertujuan untuk menciptakan Link and Match antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Sorong dipilih menjadi salah satu lokasi diskusi karena Industri di wilayah ini mulai berkembang.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertama di Papua, berlokasi di Sorong seluas 500 Ha yang mulai beroperasi September 2019. Hal ini diharapkan bisa menarik investasi dan berimbas pada penyerapan tenaga kerja.

"Dengan diskusi ini kita semakin tahu bahwa praktik yang ada, belum ada kesesuaian. Di mana dunia industri belum memanfaatkan satuan tenaga pendidikan, tenaga kerja masih diambil dari wilayah lain. Itu adalah masalah pertama yang harus kami selesaikan," ujar Direktur Mitras Dudi Kemendikbud RI, Ahmad Saufi usai acara diskusi di Papua Barat, 24-26 Oktober 2020.

Baca: Kuota Belajar Kemendikbud Menghemat Data Internet Pribadi

Terkait dengan link and match antara dunia pendidikan vokasi dan dunia usaha-industri, Kepala SMKN 1 Sorong, Heni Hermawan Weydekamp mengaku, setelah terjun langsung ke perusahaan besar di Papua, ada fakta menarik yang diperoleh.

"Setelah mengadakan kunjungan langsung (ke perusahaan) apakah anak kami bisa praktek langsung, penjelasan mereka lebih ke mahasiswa yang sudah akhiri studi. SMK tak bisa menerima magang Praktek Kerja Industri. Kami mengerti regulasi mereka seperti itu, kami menyesuaikan. kalau bisa kunjungan ya kunjungan. kalau bisa praktik kerja ya kami bersyukur. Kami mohon pemerintah bisa fasilitasi kami sesuai kompetensi," ujarnya menjelaskan.

Berikutnya Kepala SMKN 1 Mimika, Selsius E Aron mengaku siap jika harus menjalin kerjasama dengan dunia industri. Namun dia tak menampik ada peraturan tertentu yang butuh peran pemerintah agar dunia pendidikan vokasi bisa bekerjasama.

"Sehingga mungkin ada semacam peraturan mengikat dari pemerintah dari tingkat atas, untuk bagaimana keberpihakan industri terhadap sekolah itu, untuk duduk bersama, melatih guru-guru, memberi bantuan sarana prasarana untuk menyatakan link and match," ujarnya.

Menanggapi ini, Kepala Disperindag Provinsi Papua Barat, George Yarangga menyatakan jika Pemerintah provinsi siap membangun sarana pelatihan. Bahkan, nantinya akan dibangun di Manokwari Selatan, sebuah Balai Keterampilan.

"Kemudian mungkin lewat kebijakan lebih tinggi. Gubernur dalam rapat kerja kepala daerah akan ada komitmen bersama, tantangan ke depan menghadapi globalisasi, ini yang harus menjadi perhatian," tuturnya.

Selanjutnya, Sekda Provinsi Papua Barat, Nathaniel Domingus Mandacan mengaku jika link and match di wilayah Papua belum ada. Dia mengatakan hal ini akan menjadi pembahasan dalam Rapat Gubernur beberapa waktu ke depan.

"Nanti, kami buat surat edaran kepada perusahaan dan Bupati. Ada raker Bupati, nanti akan didiskusikan, supaya semua Dudi, itu siap menerima siswa yang praktek," ujarnya.

Kembali ke Ahmad Saufi, dia berharap dengan direktorat baru bisa mengakselerasi kesenjangan yang terjadi antara pendidikan vokasi dan dunia usaha dan industri.

Sementara itu, bentuk komitmen nyata adalah pada puncak acara Diskusi Terpumpun di sorong, dilakukan penandatanganan sebuah rekomendasi yang menyatakan 9 butir kebijakan Direktorat vokasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan Gubernur.

"Kami bersyukur dibacakan rekomendasi sesuai dengan Bapak Sekda, kemudian diaminkan oleh kepala dinas Perindag juga Dinas Pendidikan. Rekomendasi 9 butir kebijakan direktorat vokasi akan dilaksanakan di Papua Barat dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk Pergub dan Perda. Menggembirakan di luar ekspektasi," pungkasnya.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ikuti Kelas Offline, Ajang Lulusan Vokasi Menambang Ilmu Baru