Skandal Jiwasraya

Bakal Divonis, Nota Pembelaan Heru Hidayat Ditolak Hakim

News - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
26 October 2020 20:50
Sidang Benny Tjokro dan Heru Hidayat (Syahrizal Sidik)

Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Hakim Sidang Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak nota pembelaan atau pleidoi Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat.

Hal ini disampaikan majelis hakim yang diketuai Rosmina pada sidang putusan Senin malam (26/1/2020) sebagai pertimbangan.

Majelis hakim menyatakan, bahwa terdakwa Heru Hidayat mengungkapkan dalam pleidoinya menolak ganti rugi kepada negara sebesar Rp 10 triliun. Heru juga menyebut tidak menikmati uang Rp 10 triliun seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga telah mempertimbangkan pembelaan terdakwa dan tim kuasa hukum.


"Pembelaan terdakwa dipertimbangkan, terdakwa menyatakan tidak menerima uang Rp 10 triliun, namun tidak dapat membuktikan uang tersebut, maka nota pembelaan terdakwa dinyatakan ditolak," kata hakim di Ruang Sidang Kusuma Admaja, PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur.

Di persidangan ini, majelis hakim justru mengungkap fakta bahwa Heru Hidayat secara hukum telah terbukti menyembunyikan asal usul harta hasil tindak pidana korupsi.

"Berdasarkan fakta hukum, maka majelis berpendapat bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, merubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan atas nama terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara hukum," kata hakim melanjutkan.

Seperti dijelaskan hakim, Heru terbukti menyembunyikan asal usul harta tersebut denga membelanjakan uang hasil tindak pidana korpusi dengan cara membeli tanah dan bangunan. "Terdakwa Heru Hidayat menyamarkan asal usul melalui Joko Hartono Tirto dengan cara pembelan tanah dan bangunan atas nama Utomo Puspo Suharto," papar hakim.

Tidak hanya itu, terdakwa juga menyamarkan asal usul dengan membelanjakan uang hasil korupsi dengan membeli kendaraan bermotor menggunakan nama Ratnawati Wiharjo, menyembunyikan asal usul dengan menukarkan ke dalam valuta asing.

Selain itu, terdakwa juga menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta dengan mengakuisis sejumlah perseroan, seperti PT SMR Utama Tbk, kemudan PT Gunung Bara Utama dan mengakuisis PT Batutua Waykanan Mineral.

Terdakwa Heru juga menyamarkan asal usul melalui penempatan uang di rekening BCA dengan tujuan membayar judi kasino di Marina Bay Sands Singapura, Resort World Sentosa, dan Sky City di New Zealand.

Dalam pembacaan pleidoinya, Heru menyampaikan keberatan mendapatkan tuntutan hukuman seumur hidup dan ganti rugi Rp 10 triliun. Saat membacakan pledoi Heru mengatakan tidak menikmati uang Rp 10 triliun seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum.

"Mendengar tuntutan tersebut, saya bagaikan penjahat hina yang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Apakah saya memang terbukti telah melakukan kejahatan yang pantas dituntut seperti ini? Apakah saya pantas mendapatkan tuntutan seperti ini? Apakah saya layak mendapatkan perlakuan seperti ini?" ujar Heru dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020) lalu.

Heru melanjutkan, dirinya tidak pernah menikmati uang tersebut, bahkan harta benda miliknya saat ini bahkan tidak sampai Rp 10 triliun.

"Dalam persidangan ini, saya dituduh memperoleh dan menikmati uang Rp 10 triliun lebih dan disuruh menggantinya. Padahal seluruh harta yang saya miliki sejak awal bekerja sampai saat ini pun tidak mencapai Rp 10 triliun. Di zaman yang sudah maju dan terbuka ini, dapat ditelusuri apakah saya memiliki harta sampai sebesar Rp 10 triliun. Lalu dari mana dapat dikatakan saya memperoleh dan menikmati uang Rp 10 triliun lebih?" ungkap Heru.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading