Jangan Asal Pulang Kampung Libur Panjang, Ini Pesan BNPB
Rahajeng Kusumo, CNBC Indonesia
22 October 2020 09:38
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 melakukan berbagai upaya untuk mencegah libur panjang pekan depan menjadi momen penambahan kasus baru, seperti yang terjadi pada Agustus lalu.
Apalagi setelah 7 bulan menghadapi pandemi Covid-19 dan banyak di rumah, masyarakat berpotensi memanfaatkan momentum libur panjang ini untuk berwisata.
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan jangan sampai cuti anjang ini menimbulkan masalah baru.
Salah satu upaya yang disiapkan ada dari Kementerian Dalam negeri membuat edaran pada Gubernur untuk mengelola dan mengendalikan tempat wisata yang menjadi pusat keramaian.
Kerjasama ini juga melibatkan dunia usaha, seperti pemilik hotel, restoran, dan pengelola tempat wisata untuk menaati arahan Pemda. Nantinya kapasitas tempat wisata tidak boleh lebih dari 50%.
"Yang terpenting adalah masyarakat tetap patuh protokol kesehatan saat liburan yakni menjaga jarak dan menghidnari kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun (3M)," kata Doni, Rabu (21/10/2020).
Dia mengakui sebelumnya pihaknya kurang sigap dalam mengantisipasi libur panjang, sehingga sempat membuat kasus melonjak hingga rumah sakit penuh.
Masyarkat menurutnya harus lebih waspada dan memilih tempat wisata atau restoran yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik, untuk menghidnari penularan.
"Makanya Presiden Jokowi juga mengatakan jangan sampai liburan panjang ini justru menambahkan masalah baru buat kita. Kita sudah bekerja keras 7 bulan terakhir," tambahnya.
Dia juga meminta pengelola tempat pariwisata untuk menerapkan pembatasan jumlah pengunjung hanya 50% di masa libur panjang pekan depan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan yang bisa meningkatkan potensi penularan Covid-19.
"Kementerian Dalam Negeri akan membuat edaran pada gubernur meminta mereka mengelola dan mengendalikan tempat wisata yang menjadi pusat wisatawan. Sudah 7 bulan lebih masyarakat jarang keluar rumah dan libur panjang ini pasti akan dimanfaatkan untuk menikmati berbagai fasilitas hiburan di daerah," kata Doni.
Kerjasama ini juga dijalin bersama usaha yang mengelola tempat pariwisata untuk menaati surat edaran dari Pemerintah daerah tentang kapasitas pengunjung.
Di beberapa kabupaten pun menurut Doni ada beberapa kabupaten yang menyusun aturan standar dan mengontrol restoran dan hotel dalam menerapkan protokol kesehatan.
Restoran dan hotel ini kemudian diberikan tanda mana yang sudah memenuhi protokol kesehatan Kemenkes dam mana yang belum.
Masyarakat juga dihimbau mengunjungi tempat yang sudah melalui proses sertifikasi, internal dari kabupaten /kota.
"Ini sangat membantu masyarakat memilih tempat yang paling aman, semuanya akan tahu mana restoran hotel yang menerapkan dan mengabaikan protokol kesehatan. Pengelola yang mengabaikan protoko kesehatan lebih baik jangan kita kunjungi, karena risiko penularannya tinggi, saya memebrikan apresiasi PHRI, dan relawan ketika liburan pajang mereka tetap mengingatkan masyarakat," papar Doni.
Satgas memperkirakan puncak keramaian tertinggi terjadi di Jawa Barat seperti Bandung, Puncak dan wilayah di sekitar Banten. Menurutnya hal ini wajar karena penduduk Jakarta biasanya mencari hiburan yang bersifat alam di tengah kondisi ini.
Yang perlu diantisipasi adalah informasi dari BMKG, karena berada di alam terbuka sangat rawan di musim penghujan. Apalagi ada daerah yang berpotensi banjir bandang ataupun tanah longsor.
"Kami minta daerah untuk melakukan banyak hal terutama kesiapsiagaan," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan diperkirakan ada kenaikan laju penumpang 10-20% di masa libur panjang ini. Terutama untuk kereta api dan pesawat, untuk itu salah upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah penerbangan dan armada yang beroperasi untuk menghindari penumpukan.
"Kalau angkutan relatif kita menerapkan protokol kesehatan yang baik, katakan bis itu kita tetapkan maksimal 70%, kereta api 70%, bahkan di kereta api kami berikan face shield, pesawat juga demikian. Semua tuntutan protokol kesehatan yang diarahkan ketua gugus tugas dijalankan," kata Budi.
"Sekarang bandara kapasitasnya baru 43% dan kereta api 30% mereka masih punya spare menambah pesawat. Besok atau lusa kami akan koordinasi, dan tidak ada alasan melanggar protokol kesehatan," tambahnya.
Pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan daerah, terkait bagaimana protokol kesehatan dikawal di daerah dan kemacetan yang biasanya menjadi masalah diatasi. Budi mengakui Tanggal 27-28 Oktober merupakan hari-hari kritis terjadi kemacetan.
"Kami mengidentifikasi daerah yang akan mengalami kemacetan yakni ke arah timur. Kedua kapal ke arah Sumatera, ketiga pesawat dari Jakarta," katanya.
Dia juga menghimbau masyarakat agar tidak bertumpu melakukan perjalanan pada 28 Oktober, namun bisa pada 29 atau 30 Oktober. Jika perjalanan dilakukan secara bersamaan maka kemungkinan akan terjadi kemacetan, misalnya pada 27 Oktober malam atau 28 Oktober yang menjadi puncaknya.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengumuman! Cuti Bersama 2021 akan 'Disunat'
Most Popular