Masyarakat Mau PSBB Setop atau Lanjut, Ini Hasil Surveinya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional bertajuk "Mitigasi Dampak Covid-19: Tarik Menarik antara Kepentingan Ekonomi & Kesehatan" pada Minggu (18/10/2020). Salah satu poin menarik dalam survei itu berkaitan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Data PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan sebesar 55% (responden). Sebaliknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran virus corona bisa diatasi sebesar 39%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara daring menjelaskan data September, Minggu (18/10/2020), seperti dilansir CNN Indonesia.

Burhanuddin menjelaskan persepsi masyarakat terkait penerapan PSBB cenderung fluktuatif dalam rentang Mei sampai September 2020. Namun, kata dia, kondisi sekarang berbanding terbalik dengan Juli 2020.

Saat itu, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan jumlah responden yang menyebut PSBB bisa dihentikan sebesar 60,55%. Sementara responden yang menilai PSBB perlu dilanjutkan sebanyak 34,72%.

Burhanuddin menyatakan, banyaknya responden yang menilai PSBB perlu disetop lebih besar karena faktor penerapan PSBB yang setengah hati. Menurut dia, masyarakat yang mendukung kesehatan tak melihat keberhasilan penerapan PSBB menekan penularan virus corona.

"Misalnya di daerah saya di Tangerang Selatan, dari dulu PSBB, saya rasa enggak ada bedanya. Itu mungkin yang dialami responden kita. Daripada enggak jelas, ada PSBB atau tidak, sami mawon, lebih baik dihentikan saja," kata Burhanuddin.

Baca: Astaga! Survei Sebut 55% Masyarakat Sulit Cari Makan

Lebih lanjut, dia menyatakan, dalam survei kali ini masalah kesehatan kembali menjadi perhatian publik. Sebesar 60,4% meminta pemerintah fokus memprioritaskan isu kesehatan ketimbang ekonomi. Sementara 36,2% meminta pemerintah memprioritaskan masalah ekonomi ketimbang kesehatan.

"Pergeseran tersebut terjadi di setiap segmen demografi dan wilayah, dan pergeseran terbesar terutama terjadi pada kelompok pendidikan dan pendapatan yang semakin rendah, dan wilayah Banten, DKI dan Jawa Tengah," ujarnya.

Survei yang digelar Indikator Politik Indonesia 24-30 September 2020 itu menggunakan metode wawancara lewat sambungan telepon. Sementara jumlah responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 1200 orang.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei tersebut memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

(miq/sef) Next Article Termasuk DKI Jakarta, Ini Daftar Daerah yang Kena PSBB Ketat