Kalau Jabar Ganti Nama Jadi 'Provinsi Sunda', Kalian Setuju?

Jakarta, CNBC Indonesia - Provinsi Jawa Barat diwacanakan berganti menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Bermula dari sebuah diskusi soal perubahan nama Jabar menjadi Sunda.

Wacana ini muncul dalam diskusi "Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda" di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Jawa Barat, pada awal pekan ini.

Dalam diskusi tersebut, anggota DPD perwakilan Jabar, Eni Sumarni mempersoalkan sejarah masa lampau dalam wacana nama Provinsi Jawa Barat diganti Sunda.

"Nama Sunda dari dulu ada di peta dunia, saya khawatir bila nama ini tidak digunakan, Sunda bisa tergerus dan semakin menghilang. Kita dukung para tokoh Sunda yang ingin mengembalikan nama Sunda ke provinsi," kata Eni, seperti dikutip, Kamis (15/10/2020).

Foto: Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Eni menerangkan Sunda tidak hanya di tatar Pasundan, dulu ada wilayah yang bernama Sunda Besar dan Sunda Kecil. Intinya, menurut dia, nama Sunda jangan sampai hilang di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri.

Eni pun menyatakan dirinya pribadi bakal berdialog dengan berbagai masyarakat di Jawa Barat untuk mendapatkan kesepahaman bersama.

Dalam kesempatan yang sama Ketua SC Kongres Sunda Andri Perkasa Kantaprawira akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda.

"Gubernur Jawa Barat sudah disurati oleh kang Adji Esha (ketua perubahan nama), tetapi jawabannya meminta survei dulu. (penggantian nama) ini kan bukan soal popularitas, ini bukan pemilu. Kita akan lompati saja, nanti kita surati saja presiden," ujar Andri.

Tokoh Gorontalo yang juga Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendukung wacana ini. Ia berpesan agar itu dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada masyarakat luas.

"Apa yang dilakukan oleh para tokoh dan masyarakat Sunda tersebut harus dilakukan secara terbuka, jangan 'underground'. Tinggal mengatur strateginya saja," kata Fadel.

Fadel mengaku dia hadir dalam diskusi itu agar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat yang mana, katanya, itu menjadi salah satu tugas MPR. Dia pun berjanji pada waktunya aspirasi tersebut pun akan disampaikan ke Presiden RI.

"Aspirasi mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda merupakan semangat baru demikian akan muncul budaya daerah sehingga tidak hilang ditelan waktu," ujarnya.

Secara umum di Jawa Barat selain Suku Sunda, juga terdapat Suku Bangsa Cirebon yang berada di perbatasan dengan Jawa Tengah.

Mengutip pada laman https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa, merujuk pada sensus BPS 2010, suku Sunda mencakup 15,5 persen dari jumlah penduduk, sementara suku Cirebon 0,79 persen.

Foto: Peta Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat juga mencakup wilayah Bekasi dan Depok di mana banyak terdapat suku bangsa Betawi di dalamnya.

Jawa Barat Masuk Pemekaran Wilayah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah menyampaikan dinamika pembangunan di Jawa Barat. Populasi dianggap menjadi sumber dari dinamika dan masalah pembangunan di provinsi dengan populasi hampir 50 juta jiwa per tahun 2019.

Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar.

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut," ujar Kang Emil, sapaan akrabnya.

Selain itu, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia.

"Jadi dari ukuran jumlah penduduk, saya [sebagai gubernur] seperti mengurus dinamika sekelas negara," tambahnya.

Merujuk data BPS Provinsi Jawa Barat per 2019, wilayah ini memiliki luas lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.

Selain populasi yang menjadi sumber dinamika pembangunan, Kang Emil juga mengatakan secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jawa Barat dari pemerintah pusat.

"Penduduk kami banyak [hampir 50 juta jiwa] tapi daerah yang mengelolanya sedikit, hanya 27 daerah. Berbeda dengan Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola oleh 38 daerah. Sementara [selama ini] anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk," kata Kang Emil.

Maka, menurut Kang Emil, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jawa Barat.

"Jadi ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik yaitu pemekaran wilayah. Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah," kata Kang Emil.

Baca: Terungkap! Ini Strategi Kang Emil Tekan Covid-19 di Bodebek

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jabar Mengejar Investasi Ratusan Triliun