Bantu Biayai APBN, BI Sudah Borong SBN Pemerintah Rp 380 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mencatat sudah melakukan pembelian Surat Berharga Pemerintah (SBN) dengan total Rp 380,74 triliun melalui skema burden sharing atau berbagi beban. Pembelian ini sesuai dengan komitmen BI untuk ikut membantu pemerintah membiayai APBN akibat dampak pandemi Covid-19.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, hingga 8 Oktober 2020, BI telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan Public Goods sebesar Rp 229,68 triliun. Untuk pembelian ini dilakukan secara langsung dan bunganya ditanggung BI 100% sesuai dengan kesepakatan pada 7 Juli 2020

Untuk skema ini hanya akan dilakukan sekali saja yakni pada tahun 2020 ini. Skema berbagi beban yang bunga ditanggung BI ini dilakukan untuk pendanaan Public Goods.

"Pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan Public Goods dalam APBN oleh BI melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020, berjumlah Rp 229,68 triliun," ujarnya saat pengumuman hasil RDG Oktober, Selasa (13/10/2020).

Baca: Pasukan Perbanas & Bank Buku IV Bakal Berantas Penjahat Siber

Selain itu, Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan Non Public Goods-UMKM sebesar Rp 90,88 triliun.

Menurutnya, memang ada dua kesepakatan yang dilakukan antara BI dan Pemerintah untuk skema burden sharing (berbagi beban) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara dirinya dan Menteri Keuangan.

Keputusan kedua yakni yang disepakati oleh BI dan Pemerintah pada 16 April 2020. Dimana BI bisa membeli SBN pemerintah melalui skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO) dan Private Placement.

Untuk skema kedua ini, BI sudah membeli SBN pemerintah sebesar Rp 60,18 triliun.

"Dengan sinergi ini, Pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional," imbuhnya.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedih, Perbaikan Ekonomi RI Tak Secepat yang Diperkirakan