Omnibus Law Perpajakan

Hore! Dividen Bebas Pajak, Retribusi Daerah Bisa Dicabut

News - Arif Gunawan, CNBC Indonesia
11 October 2020 09:27
Peraturan Pemerintah tentang Pajak PPh Final

Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan pada Senin (5/10/2020). Meski kalah viral dari sektor ketenagakerjaan, UU ini juga merevisi perpajakan yang bakal memperkuat daya saing Indonesia.

Persoalan perpajakan diatur dalam Bab Ketujuh, jika mengacu pada naskah UU Cipta Kerja yang beredar luas, dan berisikan 905 halaman). Ketentuan mengenai perpajakan ini bisa ditemukan pada pasal 111, di halaman 484.

Ada 4 UU yang tercakup dalam ketentuan tersebut yakni UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. UU No. 16/2009; UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008; UU No. 8/1983 tentang Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU No. 42/2009.


Pada umumnya, ada empat pokok tujuan pengaturan perpajakan dalam UU Omnibus Law Ciptaker. Pertama, peningkatan daya saing korporasi nasional; kedua, kesetaraan perlakuan perpajakan; ketiga, mendorong kepatuhan pajak; dan keempat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di ekosistem usaha nasional.

Di antara keempat pokok tujuan tersebut, yang paling menarik dicermati tentu saja adalah dua pokok tujuan yang pertama, karena melibatkan kepentingan pelaku usaha nasional di sektor riil, dan pelaku usaha di pasar modal..

Beberapa aturan yang memberikan insentif di antaranya mengenai penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dividen, dengan mengecualikannya dari obyek pajak (Pasal 4), mengubah ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penghapusan ini berlaku baik untuk PPh badan maupun Pph perorangan atas dividen yang diinvestasikan di dalam negeri. PPh atas dividen dari luar negeri juga dihapuskan, asalkan diinvestaskan di dalam negeri.

Pph pasal 26, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, pun berpotensi dipangkas melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat 1b. Ini memungkinkan investor asing yang membuka usaha di Indonesia mendapat keringanan pajak Pph.

Good Bye, Retribusi Tak Rasional di Daerah!
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading