UU Ciptaker Pangkas Perizinan Panas Bumi? Ini Faktanya

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
08 October 2020 12:29
Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sokoria sebanyak 5 MW/Gustidha Budiartie

Jakarta, CNBC Indonesia - Demi mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT), salah satu yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan panas bumi atau geothermal. Pemanfaatan panas bumi turut diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (05/10/2020) kemarin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan perizinan panas bumi akan dilakukan penyederhanaan. Perizinan dalam bentuk pemanfaatan langsung, semuanya nanti akan mengacu pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

"Aturan panas bumi terkait pengaturan simplifikasi perizinan usaha panas bumi. Pengusahaan panas bumi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten seusai dengan kewenangan masing-masing," paparnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, (07/10/2020).


Kemudian bersama dengan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menurutnya telah diputuskan bahwa pemerintah akan menghilangkan izin panas bumi yang berada di wilayah konservasi perairan.

Sebelumnya, Pada Pasal 5 Undang-Undang No.21 tahun 2014 tentang Panas Bumi disebutkan bahwa penyelenggaraan panas bumi oleh pemerintah pusat dilakukan terhadap:
a. Panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada:
1. Lintas wilayah provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
2. Kawasan hutan konservasi
3. Kawasan konservasi di perairan
4. Wilayah laut lebih dari 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.

"Dengan Menteri KKP juga sudah dihilangkan terkait izin panas bumi yang berada di wilayah konservasi perairan," ungkapnya.

Lebih lanjut Arifin mengatakan harga energi dan produksi panas bumi untuk pemanfaatan langsung juga dihilangkan.

"Kemudian harga energi dan produksi panas bumi untuk pemanfaatan langsung kita hilangkan," ujarnya.

Pada UU No.21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, Pasal 14 berbunyi "Harga energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung diatur oleh pemerintah."

Namun selanjutnya dalam perubahan di UU Cipta Kerja ini dalam Pasal 15 disebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur
dan kriteria pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk harga energi Panas Bumi diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Adapun terkait pemanfaatan tidak langsung panas bumi seperti untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, diatur juga dalam UU Cipta Kerja ini. Melalui UU Cipta Kerja ini, pemerintah mempersingkat aturan perizinan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Berikut bunyi perubahan Pasal 24:
"Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sementara dalam UU Panas Bumi sebelumnya disebutkan seperti ini:

1. Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memuat ketentuan paling sedikit:
a. nama Badan Usaha;
b. nomor pokok wajib pajak Badan Usaha;
c. jenis kegiatan pengusahaan;
d. jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi;
e. hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi;
f. Wilayah Kerja; dan
g. tahapan pengembalian Wilayah Kerja.


2. Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:
a. mendapatkan:
1. lzin pinjam pakai untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan lindung; atau
2. Izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan

b. melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi dengan memperhatikan tujuan utama pengelolaan hutan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Izin memanfaatkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.

Sementara pasal 25 di dalam Omnibus law ini dihapus. Berikut isi pasal 25 yang sebelumnya sudah tertuang dalam UU Panas Bumi yang kini dihapus:
"Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan."


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading