
Sempat Masuk Blacklist, AS Beri Visa untuk Prabowo Subianto?

Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah memutuskan untuk memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai syarat memasuki Negeri Paman Sam. Kabar itu dilaporkan oleh salah satu media politik terkemuka di AS, yaitu The Politico, Selasa (6/10/2020) waktu setempat.
"Prabowo diperkirakan akan berkunjung sekitar akhir bulan ini," tulis The Politico.
Seperti diketahui, Prabowo telah lama masuk daftar hitam AS lantaran diduga berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) beberapa tahun lalu. Ia bahkan ditolak masuk saat hendak menghadiri wisuda sang putera di salah satu kampus di Boston pada tahun 2020.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS enggan mengomentari laporan The Politico lantaran aturan kerahasiaan terkait visa.
CNBC Indonesia mencoba mengonfirmasi informasi ini kepada Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada respons yang diberikan oleh Dahnil.
Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri pertahanan pada Oktober 2019. Beberapa hari berselang, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco menuturkan kalau Prabowo sudah tidak lagi ditolak masuk ke wilayah AS.
"Ini aja dari Kedutaan Amerika sudah datang berkunjung, sudah bertemu ke Pak Prabowo dan juga ada beberapa undangan-undangan dari Amerika," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi, Senin (28/10/2019), seperti dikutip detik.com.
Sufmi juga menanggapi kabar Prabowo yang dilarang masuk ke AS pada 2000. Menurut dia, tidak ada alasan di balik pelarangan itu.
Menurut artikel yang ditulis New York Times pada Maret 2014, AS sempat khawatir akan stabilitas Indonesia pasca-jatuhnya Soeharto. AS menjauhkan diri dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Soeharto, termasuk Prabowo. Seperti diketahui, Prabowo merupakan mantan menantu Soeharto yang memiliki peran di era Orde Baru.
Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo pada 2000 tanpa menjelaskan alasan di balik keputusan itu. Saat itu, Prabowo berencana menghadiri kelulusan putranya yang berkuliah di Boston, AS.
Namun, setelah nama Prabowo kian besar di dunia politik Indonesia, duta besar AS untuk Indonesia diketahui berturut-turut memberikan keleluasaan untuk Ketum Gerindra tersebut. Hal itu terbukti dengan dibukanya akses bagi saudara laki-laki Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang melakukan beberapa kali perjalanan ke Washington DC untuk berdialog dalam kapasitasnya sebagai pengusaha.
"Saya pikir apa pun itu terjadi dulu, ketika Pak Prabowo menjadi menhan, itu dianggap nggak ada aja," ujar Dasco.
"Karena memang sudah harus menjalankan tugas-tugas negara dan mau tidak mau harus berhubungan dengan negara-negara seperti AS yang pernah melarang kunjungan ke sana," sambung Wakil Ketua DPR itu.
Soal larangan Prabowo masuk ke AS sempat ditanyakan ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud juga ragu soal adanya larangan itu.
"Apa ada larangan itu? Saya tidak tahu apa itu betul-betul ada apa tidak," kata Mahfud di Kantor Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Cik Ditiro No 1 Kota Yogyakarta, Senin (28/10/2019).
"Kita belum membahas itu (isu Prabowo yang pernah dilarang masuk ke AS), dan saya belum berpikir tentang itu," lanjutnya.
(miq/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Siluman Langit' Bidikan Prabowo Sudah Dipakai Singapura-Cile
