
PLN Buka Suara soal Surat Erick Thohir ke Menteri ESDM

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif agar mendukung kinerja operasional dan keuangan PT PLN (Persero).
Di dalam surat tertanggal 18 September 2020 ini Erick meminta Menteri ESDM membantu kinerja PLN, dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power. Upaya ini dilakukan untuk mendorong konsumsi listrik yang saat ini tengah kelebihan pasokan.
Menanggapi hal ini, PLN pun angkat bicara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan tujuan dari permintaan tersebut adalah untuk efisiensi secara nasional, termasuk bagi pelanggan.
Menurutnya, pemerintah sudah memberikan penugasan proyek pembangkit listrik dalam program 35.000 mega watt (MW), sehingga saat ini terutama di tengah kondisi permintaan listrik yang menurun akibat pandemi Covid-19, pasokan listrik dari PLN sudah sangat memadai.
"Itu untuk efisiensi nasional dan juga pelanggan. Pemerintah sudah menugaskan PLN untuk program 35 GW. Saat ini pasokan sudah sangat memadai," ungkapnya kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Kamis (01/10/2020).
Jika kebutuhan listrik sudah dipenuhi oleh PLN, menurutnya pengusaha akan fokus pada bidang bisnisnya yang sudah menjadi menjadi keahliannya.
"Tentu saja itu kalau pasokan listriknya PLN yang menanganinya," ujarnya.
Bagi beberapa industri yang sudah memiliki pembangkit sendiri seperti smelter menurutnya masih bisa dipakai asal mendapatkan izin dari pemerintah. Meski demikian, menurutnya akan lebih baik lagi kalau pasokan listrik yang selama ini berasal captive power, bisa dialihkan menjadi dipasok PLN.
Captive power merupakan kondisi di mana sebuah perusahaan mengelola dan menyediakan sumber pasokan listrik sendiri, di luar pasokan dari PLN.
"Kan mereka masih pakai (captive power). Kalau ada izin dari pemerintah, tidak ada masalah. Kalau mau captive-nya diambil (PLN) itu lebih baik lagi, karena dari segi pelanggan, lebih hemat dan juga efisiensi secara nasional, khususnya di daerah/ pulau yang sudah terbentuk interkoneksi," tuturnya.
Hal senada diungkapkan EVP Communication and CSR PLN Agung Murdifi. Dia mengatakan, PLN memastikan pasokan daya di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup dan siap untuk menjadi penggerak roda ekonomi.
"Kami ingin mempermudah para pelaku industri dan bisnis dalam menjalankan operasional usahanya di Indonesia, para pelaku industri dan bisnis fokus saja pada produksi usahanya, biar PLN yang menyediakan listriknya. Sesuai mandat yang diberikan kepada kami, listrik harus menjadi penggerak roda ekonomi," tuturnya kepada CNBC Indonesia.
Menurutnya, perseroan telah meluncurkan sejumlah program untuk memudahkan pelanggan mendapatkan akses terhadap listrik, salah satunya melalui electrifying agriculture. Melalui program tersebut, lanjutnya, perseroan ingin memberikan layanan khusus bagi irigasi pertanian, perikanan, peternakan yang menawarkan solusi listrik 24 jam.
"Guna mendukung elektrifikasi di bidang agriculture, kami mengeluarkan produk Meteor Garden (Meter Outdoor Pelanggan Non Persil Standard Proteksi dan Aman) untuk mendukung pengairan sawah," ujarnya.
Hasilnya, imbuhnya, sudah dirasakan di beberapa wilayah. Dia menyebutkan salah satu kasus di mana pengusaha penggilingan padi di Demak menjelaskan bahwa saat menggunakan diesel, biaya untuk listrik per bulannya sekitar Rp 32 juta, namun sekarang setelah pakai listrik PLN biayanya sekitar Rp 10-15 juta.
Berikut isi lengkap surat dari Erick Thohir perihal 'Dukungan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)' tersebut:
Memperhatikan kondisi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/ PT PLN baik kinerja operasional maupun keuangan yang terdampak pandemi Covid-19, kami harapkan dukungan Saudara untuk membantu kinerja PT PLN sebagai berikut:
1. Untuk mengatasi kondisi kelebihan pasokan pembangkit, maka diperlukan upaya peningkatan demand listrik. Kami harapkan dukungan Saudara untuk mendorong pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PT PLN (Persero), antara lain dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.
2. Penyesuaian RUPTL 2020-2029 dengan mempertimbangkan:
a. Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan yang telah/ sedang dibangun,
b. Proyeksi demand,
c. Kemampuan pendanaan baik yang bersumber dari APBN maupun keuangan PT PLN
Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta dukungan Saudara untuk peningkatan kinerja dan layanan PT PLN, kami ucapkan terima kasih.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PLN: Pandemi, Konsumsi Listrik Industri Wilayah Jamali Anjlok
