Terawan Soroti Cash Flow RS: Ini Untuk Keselamatan Pasien!

Jakarta, CNBC Indonesia - Arus kas atau cash flow rumah sakit jadi sorotan Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto. Hal itu sempat menjadi pembahasan saat rapat bersama Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Sabtu (26/9/2020).

Terawan mengingatkan agar rumah sakit di daerah Tangerang maupun wilayah lain di Indonesia harus menjaga arus kasnya.

"Cash flow ini penting untuk keselamatan pasien karena tanpa cash flow yang baik maka safety-nya tidak akan ada," kata Terawan dikutip dari laman resmi Kemenko Marves, Minggu (27/9/2020).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan bahwa terkadang arus kas RS yang melayani pasien Covid-19 terganggu karena mereka terlambat mengajukan klaim ke BPJS.

Untuk mengatasi hal ini, Luhut meminta pihak Kemenkes agar segera berkoordinasi dengan rumah sakit.

"Buat video call dengan RS 100-100 per wilayah kan hanya empat kali, tolong kordinasikan agar masalah selesai," perintahnya. Selain itu, Luhut juga meminta agar dibuat mekanisme baku untuk prosedur pengajuan klaim Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy angkat bicara perihal biaya penanganan pasien Covid-19 yang disebut bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Berbicara dalam konferensi pers, Kamis (24/9/2020), Muhadjir mengaku tak ingin berkomentar lebih jauh terkait hal itu. Menurutnya, hanya Terawan yang mengetahui betul terkait persoalan tersebut.

Baca: Duet Luhut-Terawan Kebut Kesembuhan Pasien Covid-19, Caranya?

"Saya minta maaf itu kan sangat teknis ya. Pak menkes itu yang memiliki data akurat. Saya tidak berani," kata Muhadjir.

Kendati demikian, dia mengemukakan selama ini pemerintah telah menyederhanakan berbagai prosedur di rumah sakit. Adapun terkait dengan dana klaim dari pelayanan Covid-19 pun telah dibagi melalui dua jalur.

"Pertama jalur langsung Kemenkes. Jalur Kemenkes ini adalah RS yang berada di bawah koordinasi Kemenkes dan kepolisian dan TNI. Itu verifikasinya langsung Kemenkes. Kemudian RS di daerah dananya dilewatkan APBD. Dan verifikasinya tidak perlu sampai pusat," katanya.

"Kalau itu di kabupaten ya dinas kesehatan kabupaten kota. Kalau itu provinsi ya dinas kesehatan provinsi. Sehingga kami harapkan keluhan masyarakat tentang klaim dana Covid-19 yang lambat dan tidak menguntungkan bagi rumah sakit karena mengganggu cash flow dari rumah sakit itu bisa diatasi," lanjutnya.

Muhadjir mengatakan apabila ada rumah sakit yang tidak segera mencairkan klaim pelayanan Covid-19, maka diharapkan segera melaporkan kepada Kemenko PMK atau dinas kesehatan setempat.

"Kalau dinas kesehatan setempat buntu segera laporkan kepada Kemenko PMK, segera saya tindaklanjuti," ujar Muhadjir.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Covid Masih Ganas, Terawan Siapkan Ribuan Tempat Tidur & ICU