Mohon Maaf! 'Percuma Urus Pandemi Kalau 3T Tak Maksimal'

News - Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
24 September 2020 09:20
Petugas saat memakamkan pasien Covid-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Senin (7/9/2020). Petugas pemakaman mengatakan terjadi lonjakan jenazah yang terjadi dalam satu bulan lebih terakhir dengan memakamkan lebih 30 jenazah dalam satu hari.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus 257.388 orang, dengan penambahan 4.465 orang pada Rabu (23/09/2020) dan kembali menjadi rekor penambahan pasien baru.

Ahli Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai banyak daerah belum serius menjalankan 3T (trace, test, treat) dalam penanggulangan pandemi, padahal masa-masa ini telah berjalan lebih dari enam bulan.

"Saya melihat belum menjadi fokus yang serius dari mayoritas daerah di Indonesia, hanya tiga wilayah DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sumatera barat. Daerah lain belum serius setelah lebih 6 bulan ini, tidak ada keseriusan meningkatkan aspek testing," kata Dicky Budiman kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/09/2020).


Padahal dalam menghadapi pandemi Covid-19, tidak dapat mengabaikan peran tes untuk mencari sumber penularan.

Dia menilai seharusnya tes mencari pasien yang positif Covid-19 menjadi tolak ukur untuk pengendalian pandemi di setiap daerah. Dicky menegaskan melalui tes juga dapat ditentukan sebuah pandemi berakhir.

"Testing ini juga menentukan performa dan optimalisasi dari kontak tracing. Percuma kalau tanpa testing dan tracing yang maksimal. Dengan tes, kita bisa deteksi awal orang membawa virus agar tidak lebih parah dan mencegah kematian," ujarnya.

Dengan melakukan tes dan kontak tracing, maka dapat dilakukan tindakan lanjutan baik isolasi ataupun perawatan lebih lanjut. Melakukan tes massal juga merupakan upaya pencegahan agar beban ke fasilitas kesehatan tidak terlalu berat, dan dilakukan pencegahan kematian.

"Data inilah yang menjadi dasar kita membuat kebijakan dan menilai pandemi ini. Begitu pentingnya testing ini tidak bisa diabaikan oleh pemerintah pusat dan daerah," kata Dicky.

Idealnya tes dilakukan sesuai standar WHO dan merata di setiap daerah atau sekitar 38-40 ribu tes per hari, bahkan jika bisa sampai 50 ribu tes per hari maka menjadi tanda bagus untuk Indonesia.

"Ini harus diupayakan oleh semua daerah, kita punya solusi lain rapid test anti gen yang direkomendasikan WHO. Peningkatan cakupan tes penting supaya daerah memahami situasi pandeminya dan ini akan menjadi basis atau data dasar yang valid untuk melakukan intervensi, termasuk Pilkada," tambahnya.

Saat ini, dari semakin meningkatnya tes yang dilakukan, terlihat positivity rate di atas 12,5% dan menunjukkan laju prevalensi atau penyebaran di masyarakat sangat tinggi.

Dicky mengatakan implikasinya terlihat dari banyaknya kasus yang ditemukan, tetapi juga masih banyak infeksi yang belum ditemukan.

"Ini harus ditingkatkan, kalau tidak kita akan menghadapi penambahan yang semakin meningkat bisa sampai 10 ribu per hari. Jangan hanya di beberapa lokasi saja yang wilayah sudah bagus testing-nya, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia untuk meredam Covid-19," ujar Dicky.

Bahkan, menurutnya, Pilkada yang dilakukan Desember mendatang seharusnya ditunda paling tidak 6 bulan, karena pandemi Covid-19 bukanlah masalah politik melainkan hidup dan mati.

Dicky menyatakan jangan sampai calon kepala daerah justru menjadi korban dari Covid-19.

"Waktu [penundaan] kan tidak lama asal waktu lama asal kita serius dan bersinergi. Betul kata Pak Presiden, kita tidak ada yang bisa tahu kapan pandemi akan berakhir. Bahkan perkiraan terburuk bisa sampai 2024, tapi bukan berarti pilkada harus segera dilakukan di kondisi ini," ujar Dicky.

Dia menghimbau cara berpikirnya seharusnya dibalik, dalam 3-6 bulan ke depan pemerintah dan masyarakat bekerja sama membuat situasi terkendali dulu dengan penguatan 3T. Dengan begitu, bukan cuma pilkada yang bisa dilakukan melainkan kegiatan ekonom bisa mulai pulih.

"Tapi kalau memilihnya adakan ini itu pada saat belum terkendali kita akan makin jauh dari terkendali. Saat ini posisi negara kita jauh dari ketekendali dan akan merugikan lagi," katanya.

Dia juga menegaskan virus ini taat pada hukum biologi, artinya SARS-Cov-2 tidak melihat latar belakang, percaya atau tidak pada keberadaan virus ini dan terus berkembang sesuai pola eksponensialnya.

Artinya masyarakat harus bisa mengatasinya dengan meredam virus ini dengan memahami hukum biologi, menekan penyebaran dan potensi penularan.

"Ya namanya pilkada, massa yang begitu banyak jarak terabaikan. Walaupun pakai masker, jarak itu bukan sesuatu yang diabaikan, protokol kesehatan serumit apapun tetap punya celah di mana virus ini bs menyebar. Protokol kesehatan harus tegak berdiri di atas pondasi strategi pengendalian yang kuat," kata dia.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading