Bahas Proyek Usulan DPR, Rapat Komisi V & Menhub Tertutup

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (22/9/2020). Rapat tersebut diagendakan berlangsung pukul 10.00 WIB, namun molor lebih dari 1 jam sehingga baru dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Adapun agenda rapat kerja ini yakni membahas terkait Penyesuaian RKA K/L TA 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran serta sinkronisasi fungsi dan program Kementerian Perhubungan sesuai dengan masukan dan usulan Komisi V DPR RI.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sempat memotong pemaparan BKS. Lasarus mengatakan bahwa perlunya pembahasan secara tertutup untuk hal-hal yang lebih detail.

"Saya melihat bahan ini, saya rasa kita perlu ngobrol sebentar Pak. Bapak cukup sampai di sini saja dulu, pas masuk ke anggota kita skor dulu ya. Nanti bapak cukup sampai di umum saja dulu, ini kan masih umum ini. Nanti sampai di umum selesai, masuk ke lampiran ini kita skor dulu pak ya, jadi lampirannya bapak nggak usah paparkan dulu, cukup sampai di umum saja," kata Lasarus.

BKS sendiri menjelaskan berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2021 tanggal 16 September 2020 telah ditetapkan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan tidak mengalami perubahan. Artinya, pagu anggaran tetap seperti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam surat pagu anggaran 2021 yaitu Rp 45,6 triliun.

"Lebih lanjut dapat kita sampaikan bahwa dalam penyusunan rencana kerja 2021 telah dilakukan penajaman prioritas berdasarkan masukan dan usulan serta aspirasi Komisi V DPR RI," ujar BKS.

Baca: 5 Tahun Tol Laut Jokowi, Muatan Kosong Masih Jadi PR Besar

Dalam kesempatan itu, BKS juga menyampaikan tanggapan berkaitan dengan usulan kegiatan rapat kerja dan dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI. Hal ini sebagaimana juga diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 2019, bahwa dalam rangka penyusunan RKA KL dapat melakukan pembahasan dengan komisi terkait di DPR RI.

"Hanya terdapat 71 usulan yang belum dapat diakomodasi karena beberapa kondisi antara lain memerlukan informasi lebih lanjut untuk melengkapi readiness criteria dalam dokumen perencanaan pembangunan atau terkait dengan kewenangan pengelolaan infrastruktur," kata BKS.

Dalam bahan paparannya, Kemenhub mendapatkan usulan 268 proyek dari Komisi V DPR RI. Adapun yang disetujui sebanyak 197 proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 7 triliun yang tersebar di sejumlah unit kerja Kemenhub.

Rapat ini diskors sementara untuk membahas lampiran lebih detail mengenai proyek-proyek yang diakomodir.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mimpi Menhub: Pelabuhan RI Setara dengan China Hingga Spanyol