Luhut 'Gercep' Usai Titah Jokowi 'Kawal' Corona di 9 Provinsi

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
17 September 2020 10:07
Infografis/Luhut Kaget  RI Naik Kelas Jadi Negara Menengah Atas, Kenapa?/Aristya Rahadian
Foto: Ilustrasi Luhut Binsar Pandjaitan (CNBC Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan gerak cepat usai ditunjuk Presiden Joko Widodo mengawal penanganan pandemi Covid-19 di 9 provinsi.

Kemarin, Luhut menggelar rapat virtual bersama empat kepala gubernur, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bali, dan Gubernur Sumatera Utara. Turut hadir pula para kapolda dan pangdam.

Dalam rapat itu, Luhut meminta rencana operasi lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan anggota dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian

Sementara untuk kepala daerah, Ia meminta agar upaya-upaya pencapaian target dan rencana operasi untuk menangani Covid-19 dijalankan. Apalagi keempat provinsi tersebut yang termasuk penyumbang terbanyak jumlah kasus positif di Indonesia.

"Saya ingin penerapan disiplin protokol kesehatan untuk perubahan perilaku dipertegas pelaksanaannya, lalu harus ada penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka kematian dan penurunan angka kematian per total populasi," kata Luhut dalam keterangan resmi, Rabu (16/9) malam.

Pun dengan data. Masing-masing kabupaten dan kota diminta untuk memberikan data-data yang menunjukkan variable jumlah kasus, kesembuhan, dan tingkat kematian.

"Saya minta detil mengenai masing-masing kluster penyebaran yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub kluster besar yaitu perkantoran, keluarga, pasar, maupun titik-titik keramaian yang lain," kata Luhut.



Pemda juga diminta untuk menjelaskan secara detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina untuk isolasi pasien OTG (Orang Tanpa Gejala) dan gejala ringan.

"Ini penting untuk menghindari isolasi mandiri di rumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain," ujar Luhut.

Sebelumnya, pada Senin (14/9/2020), Jokowi meminta Luhut mengawal ketat penanganan Covid-19 di 9 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut berkontribusi terhadap 75% dari total kasus atau 68% dari total kasus yang masih aktif di Indonesia.

Sehari kemudian, Luhut memimpin rapat yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam rapat itu, Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, termasuk TNI/Polri, agar bersama-sama mendukung para gubernur dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di daerahnya.


Menurut Luhut, semua pihak harus menjaga tingkat kesembuhan dan angka kematian karena pandemi global ini hingga vaksin resmi diberikan kepada warga untuk menyetop penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.



"Pemimpin itu harus menjadi panutan, contohnya terjun langsung sebagai relawan uji klinis vaksin Covid-19, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil," kata Luhut.



Selain itu, dia pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk membantu Jabar dalam menangani Covid-19 dari segi perlengkapan tes usap (swab test) melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR).



"Jabar itu penduduknya 50 juta jiwa, jadi harus kita bantu agar bisa mengejar sesuai standar WHO yakni 1% testing dari populasi penduduk," ujar Luhut.


(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Gejala Omicron Ringan, Sulit Dibedakan dengan Flu Biasa'

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular