Masalah Pendidikan RI: SMP Rawan DO, SMK tidak Sesuai Pasar

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadiri acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom: Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing yang ditayangkan langsung CNBC Indonesia, Selasa (15/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Muhadjir bercerita soal dunia pendidikan tanah air yang berkorelasi dengan potret angkatan kerja di Indonesia. Menurut dia, ada permasalahan besar di sektor pendidikan, terutama di level sekolah menengah pertama (SMP).

"SMP paling rawan drop out. Banyak sekali tidak melanjutkan SMP," kata Muhadjir.

Fakta itu menjadi catatan penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Oleh karena itu, mereka sulit untuk bisa berkembang dengan modal pendidikan yang belum sesuai dengan program pemerintah, yakni wajib belajar 12 tahun.

"Angkatan tenaga kerja 54% tamatan SMP ke bawah, bahkan sebagian besar tamatan SD. Daya serap angkatan kerjanya memang tinggi dibanding serapan SMA dan SMK sekalipun, karena fleksibel bisa bekerja dim ana saja. Namun kalau diliat pembangunan SDM nggak relevan, upahnya pun kecil. Kita nggak bisa berharap banyak," ujar Muhadjir.

Bukan hanya jenjang SMP, Muhadjir menyebut jenjang SMA dan SMK pun menghadapi persoalan serupa, yakni drop out.

Khusus untuk SMK, Muhadjir yang juga eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengaku sudah menjalankan revitalisasi SMK. Namun, semua itu belum maksimal.

"Walau revitalisasi SMK periode pertama Pak Jokowi di mana saya yang mengerjakan, dari 15 ribu SMK itu yang baru ditangani 4 ribu. Sisanya SMK apa adanya. Bahkan sering ada anekdot SMK kebudayaan karena nggak ada laboratorium, pusat keterampilan dan lain sebagainya," kata Muhadjir.

Terkendalanya fasilitas membuat jurusan yang tersedia pun banyak yang tidak sesuai kebutuhan. Hal itu membuat pembangunan menjadi terganggu, di mana kebutuhan dari satu bidang tidak terpenuhi, sementara banyak tenaga kerja tidak terserap karena kebutuhan yang lebih sedikit.

"SMK kita sebagian besar yang jurusannya nggak sesuai pasar. Misal perkantoran, padahal sudah diambil robot, artificial intelligence (AI). Sedangkan jurusan elektronik, pariwisata yang memang dibutuhkan justru kecil, karena kesulitan bengkel laboratorium atau fasilitasnya," ujar Muhadjir.

Baca: Angkatan Kerja RI 136 Juta Orang, 54% Stunting di Masa Kecil

Hal itu patut disayangkan karena saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Perlu perhatian lebih besar dalam mengelola SDM berkelanjutan, apalagi Indonesia dan seluruh dunia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19.

"Angkatan kerja 136 juta orang, 7 juta diantaranya pengangguran. Sekarang kita belum tahu berapa penambahan pengangguran di sini. Bonus demografi kalau gagal dikelola memang yang terjadi bukan bounus, tapi bencana demografi," katanya.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo Amir Arham mengatakan ada masalah dengan pendidikan kejuruan atau vokasi di daerah. Hal itu disampaikan Amir dalam acara yang sama.

Tahun lalu, Amir melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah setempat. Salah satu yang diangkat adalah produktivitas tenaga kerja. Semua itu, menurut Amir, berkaitan erat dengan pendidikan.

"Kami melakukan analisis regresi proxy sekolah umum dan vokasi dan ternyata dari dua jenis ini vokasi punya faktor determinan terhadap tenaga kerja industri," ujarnya.

"Problemnya adalah sekolah vokasi banyak tantangan dan masalah sehingga banyak seperti yang disampaikan ternyata SMK yang dibangun beberapa daerah tidak link and match," lanjut Amir.

Menurut dia, ada sejumlah problem utama sekolah vokasi. Misalnya guru yang tidak sesuai kompetensi hingga jurusan yang tidak sesuai dengan struktur ekonomi di lapangan.

"Ini menjadi problem. Revitalisasi SMK ke depan untuk mendorong transformasi ekonomi harus dilanjutkan," kata Amir.

(miq/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bonus Demografi Indonesia Bisa Jadi Malapetaka?