Luhut 'Urus' Covid-19 di 8 Provinsi, Ini 3 Titah Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Juru Bicara sekaligus Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memberikan update perkembangan penanganan Covid-19 dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Wiku menjelaskan target yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.

Luhut dan Doni bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan diminta memantau ketat penanganan Covid-19 di 8 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

"Pertama, target yang diharapkan penurunan penambahan kasus harian. Kedua, peningkatan angka kesembuhan. Ketiga menurunkan angka kematian. Diminta presiden agar target ini dicapai dalam 2 minggu ke depan," kata WIku.

Ia mengungkapkan ada 3 sasaran dalam fokus penanganan tersebut. Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan cepat. Kedua, operasi yustisi untuk menegakkan disiplin proktol kesehatan dengna menerapkan peraturan pidana yang melanggar pertuaran dan peningkatan manajemen pasien Covid-19 untuk turunkan mortality rate dan recovery rate.

"Terakhir, perlunya sinergitas antar daerah terutama berselebelahan. Dalam hal in daerah-daerah penyangga di seputar DKI Jakarta yaitu Bodetabek. Karena daerah ini aktivitas masyarakatnya saling memiliki mobilitas tinggi dengan DKI," ujar Wiku.

"Maka dari itu agar pemerintah daerah betul-betul dapat menekan kasusnya mobilitas penduduk agar potensi penularan dicegah. Tentunya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemda diperlukan agar kondisinya sangat terkendali," lanjutnya.

Terpisah, Luhut telah menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di 8 Provinsi Utama secara virtual, Selasa (15/9/2020).

Dalam rapat itu, Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, termasuk TNI/Polri, agar bersama-sama mendukung para gubernur, khususnya 8 provinsi utama yang perlu dikawal dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di daerahnya.

"Saya ditunjuk sebagai koordinator delapan provinsi utama (penanganan COVID-19 di Indonesia) oleh Pak Presiden Jokowi untuk memantau perkembangan Covid-19," ujar Luhut.

Maka, lanjutnya, semua pihak harus menjaga tingkat kesembuhan dan angka kematian karena pandemi global ini hingga vaksin resmi diberikan kepada warga untuk menyetop penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Baca: Luhut: Saya Ditunjuk Jokowi Pantau Covid-19 di 8 Provinsi

"Pemimpin itu harus menjadi panutan, contohnya terjun langsung sebagai relawan uji klinis vaksin Covid-19, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil," kata Luhut.

Selain itu, dia pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk membantu Jabar dalam menangani Covid-19 dari segi perlengkapan tes usap (swab test) melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Jabar itu penduduknya 50 juta jiwa, jadi harus kita bantu agar bisa mengejar sesuai standar WHO yakni 1% testing dari populasi penduduk," ujar Luhut dalam rilis Pemprov Jabar.

Sementara itu, Kang Emil menuturkan secara geografis Jabar memiliki wilayah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Dekat dengan Jakarta sebagai episentrum Covid-19 di Indonesia, Bodebek pun menyumbang hampir 70 persen kasus Covid-19 di Jabar. Meski begitu, secara administratif, Kota Depok dan Bekasi, serta Kabupaten Bekasi, berada dalam wilayah kerja Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya).

"Administrasi wilayah Pangdam (III/Siliwangi) dan Kapolda Jabar hanya mengurus Kabupaten Bogor dan Kota Bogor," kata Kang Emil dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia.

Untuk itu, lewat rapat tersebut, Kang Emil meminta adanya manajemen koordinasi, termasuk bersama Provinsi Banten. Sehingga penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek optimal dengan frekuensi yang sama.

"Saya usulkan koordinasi itu dilakukan bukan hanya berdasarkan isu yang ada saja, namun berunding agar satu frekuensi dengan DKI Jakarta maupun Banten," kata Kang Emil.

"Jabodetabek itu harus diberlakukan oleh satu manajemen koordinasi, jangan sampai DKI Jakarta jalan sendiri, Jabar juga jalan sendiri, dan Banten pun begitu, mari kita bentuk koordinasi yang rutin," lanjutnya.

Kepada para peserta ratas yang salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kang Emil pun berujar Bodebek siap berkoordinasi dan mendukung PSBB di Jakarta.

Selain itu, dalam ratas tersebut, Kang Emil juga melaporkan mengenai angka kematian di Jabar yang rendah, yaitu di angka 2,4 persen. Namun, tingkat kesembuhan di Jabar juga masih rendah, yakni sekitar 51%-53% dan belum sesuai tingkat kesembuhan ideal di angka 70 persen.

"Jadi, kami di Jabar ingin meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan dalam meningkatkan angka kesembuhan di Jabar," ujar Kang Emil.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengakuan Luhut: Kondisi Covid Kita Parah, Perlu Kerja Sama