Jokowi Mau Bangun 18.850 Km Tol, Begini Rencananya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya rencana menambah pembangunan tol mencapai panjang total 18.850 Km. Rencana tersebut digodok melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rencana tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (14/9/20).

"Jadi ini kami sampaikan rencana program jalan tol kita dalam rencana kami adalah 18,8 ribu kilometer," kata Hedy Rahadian dalam rapat tersebut.

Baca: Jokowi akan Bangun Tol 18X Panjang Pulau Jawa, Ini Alasannya

Dari jumlah tersebut, sebagian ada yang sudah dibangun dan sedang dalam tahap konstruksi. Hanya saja sebagian besar masih dalam tahap pembahasan. Bila ini terealisasi, setara dengan 18 kali panjang Pulau Jawa.

Dalam bahan paparannya, secara rinci terdapat tahapan pembangunan jalan tol sejak era Orde Baru. Tercatat pada periode 1978-2014, pembangunan jalan tol menghasilkan ruas sepanjang 795 Km.

Sejak 2014 sampai 2019, terbangun total 1.298 Km tol. Jumlah itu bertambah pesat lantaran Jokowi gencar membangun tol. Detailnya, pada 2015 terbangun 132 Km, kemudian 2016 sepanjang 44 Km, lalu 2017 bertambah 156 Km, berikutnya di 2018 ada 450 Km ruas tol baru, serta di 2019 terdapat tambahan 516 Km ruas.

Proses pembangunan tol terus berlanjut hingga saat ini. Adapun hingga Juli 2020, tercatat 2.116 Km tol sudah beroperasi di seluruh Indonesia.

Pada periode 2020-2024 ini, tercatat ruas yang sedang dalam proses pengadaan tanah atau konstruksi sebanyak kurang lebih 2.000 Km. Adapun yang masih dalam tahap perencanaan dan penyiapan sepanjang kurang lebih 14.500 Km.

Dengan begitu, ruas tol keseluruhan yang mencapai 18,8 ribu Km. Hanya saja, dari jumlah itu, untuk ruas sepanjang 14.500 Km belum jelas kapan akan dikerjakan.

"Untuk jalan tol kami sampaikan, jadi rencananya di akhir 2024 kita akan memiliki 4.817 kilometer jalan tol. Jadi kalau kita lihat kita punya sekitar hampir 50.000 kilometer jalan nasional non tol, maka keseluruhan jalan nasional mendekati 55.000 km, di mana 10% adalah jalan tol," bebernya.

Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Dikatakan bahwa total panjang ruas tersebut merupakan rencana umum.

"Kami sudah membuat rencana umum jalan bebas hambatan dalam horizon yang bisa kami prediksikan. Kenapa kita perlu merancang jalan bebas hambatan ini, karena untuk mencapai target konektivitas 1,5 jam per 100 kilometer," ujarnya dalam rapat tersebut.

Baca: Diam-Diam Jokowi Mau Bangun Tol 18 Kali Panjang Pulau Jawa

Dikatakan bahwa tol-tol yang dibangun pemerintah akan menjadi backbone dari pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas. Tanpa tol, menurutnya keinginan mewujudkan waktu tempuh 1,5 jam per 100 Km sulit terpenuhi.

"Mau tidak mau kita harus menggunakan jalan bebas hambatan sebagai backbone," tandasnya.

Apalagi, persoalan konektivitas menurutnya saat ini masih menyisakan banyak hambayan. Ia menilai, sulit mengurai percampuran traffic sarana transportasi tanpa adanya jalan bebas hambatan.

"Masalah mix traffic, bercampurnya kendaraan mulai dari delman, sepeda motor, sampai truck itu tidak mungkin bisa mengembangkan kecepatan. Jadi starateginya adalah jalan bebas hambatan untuk mengembangkan kecepatan," tandasnya.

Nantinya, proyek-proyek ini tidak hanya dibangun mengandalkan anggaran pemerintah melalui APBN. Dia mengaku tengah menyusun perencanaan agar proyek ini bisa dikerjasamakan dengan swasta.

"Itu sudah kami susun rencananya dan backbone jalan bebas hambatan ini yang sebagian besar akan dilakukan menggunakan KPBU. Jadi akan menjadi jalan tol. Jalur bebas hambatan yang bukan jalan tol sekarang hanya Jembatan Suramadu yang sudah digratiskan. Jadi ini kami sampaikan rencana program jalan tol kita dalam rencana kami adalah 18,8 ribu kilometer," tandasnya.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Aturan Baru, Pengelola Tol Wajib Beri 30% Lapak untuk UMKM